Category Archives: ARTIKEL & MAKALAH

MENGOPTIMALKAN PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DESA

Oleh: Slamet Luwihono

Menjelang pesta rutin demokrasi lima tahunan,Partai politik(Parpol) ramai-ramai bangkit menunjukkan eksistensinya dengan mempromosikan diri dan berkampanye dengan berbagai cara. Kiprah parpol tampak ramai dan sibukpada aktifitas politik sesaat menjelang peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Setelah peristiwa politik berlangsung Parpolseolah lenyap dan dilupakan perannya dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan desa.

Tidak disangkal, selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Parpolsebenarnya juga berpeluang untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Keberadaan Parpol idealnya bisa menjadi agen pembangunan desa, tidak hanya sebagai wadah atau sarana untuk memperoleh jabatan politik di pemerintahan. Memang secara konvesional kadang peran Parpol  hanya dimaknai sebatas menjadi wadah untuk perebutan kekuasaan di pemerintahan. Namun dalam perkembangannya Parpol harus bisa mengaktualisasikan diri dalammemperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya konstituennya, terkait dengan kebijakan pembangunan.

Desa Baru Harapan Baru

Pada era “pembangunan desa” ini, desa memperoleh perhatian serius oleh pemerintahan pusat. Kebijakan yang lebih dikenal dengan “satu desa satu milyart” merupakan salah satu bentuk perhatian serius pemerintahan untuk lebih memajukan desa. Dari aspek regulasi, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terpisah dari regulasi tentang pemerintahan daerahmerupakan bukti semakin kuatnya komitmen pemerintahan pusatuntuk lebih memandirikan desa. Optimalisasi pembangunan desa tidak hanya tergantung dari pemerintah desa tetapi juga keikutsertaan aktif masyarakat desa baik dalam tahap perencanaan, implementasi, maupun pengawasan pembangunan.Lahirnya gagasan bahwa masyarakat desa harus diikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan hendaknya disikapi kritis oleh Parpol sebagaiinstitusi politik yang bisa memainkan perannya sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat desa dengan pemerintah desa.

Beranjak dari pengertian tentang Parpol menurut UU No. 2 Tahun 2011yang lebih menekankan pada peran Parpol untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, yang perlu mendapat penekanan adalah bahwa Parpol dibentuk bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu kehadiran Parpol di tengah-tengah masyarakat desa seharusnya dimaknaisebagai realitas sosial  politik yang telah memberikan harapan-harapan baru bagi penguatan posisi desa dalam pembangunan dan tumbuh kembangnya demokratisasi. Harapan-harapanterhadap fungsi dan peran parpol tersebut antara lain berupaharapan Parpol dapat  memperjuangkan kepentingan rakyat desa dalam pembangunan sehingga  lebih bisa  menghidupkan pembangunan desa. Harapan demikian dapat dilakukandengan caramengartikulasikan  dan memformulasikan  suara dan kepentingan rakyat desake dalam bentuk kebijakan pembangunan desa.

Lahirnya harapan-harapan terhadap Parpoldi atas merupakan cerminan dari kemauanuntuk keluar dari pengalaman-pengalaman pahit yang selama ini dirasakanmasyarakat desa. Pengalaman terkekang dan sering dijadikan sasaran mobilisasi untuk kepentingan kekuasaan tertentu, sertaterpinggirkan dalam proses pembangunan. Pada saat kampanye untuk memperoleh kekuasaan politik, masyarakat desa begitu “dimanjakan sesaat” tetapi begitu kekuasaan diperoleh masyarakat desa menjadi bagian yang sering dilupakan.

Menaruh Harap DariPeran Parpol

Dilihat dari fungsi dan peran Parpol dalam pembangunan desa, merujuk dari pendapat Ramlan Surbakti (dalam Koirudin; hlm. 67) sebenarnya Parpol mempunyai peran yang strategis terutama dalam mengartikulasikan suara dan kepentingan rakyat, kemudian mengakomodasikan, mengagregasikan,  serta memformulasikannya dalam pengambilan keputusan publik yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dalam rangka memfasilitasi kepentingan rakyat tersebut pertai politik diharapan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat desa dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan desa.

Dengan melihat  fungsi Parpol di atas, apabila hendak mengoptimalkan  peran masyarakat dalam  proses pembangunan, pengurus Parpol  sudah saatnya  tidak bersikap  pasif  dan menunggu datangnya aspirasi masyarakat. Parpolhendaknya lebih bersifat aktif  guna mencari, menggali, dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.

Strategi pembangunan masyarakat desa yang besifat bottom up  dengan mengharapkan partisipasi masyarakat desa secara langsung menjadi tantangan yang tidak ringan. Strategi  pembangunan bottom up  membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat berperan aktif, sementara itu sebagian besar masyarakat desa masih bersifat pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu Parpol, diharapkan dapat memposisikan sebagai lembaga mediator “kepasifan” masyarakat dalam pembangunan desa sehingga terwujud civil society di desa. Perwujudan civil society ini diharapkan sebagai upaya  pengembangan demokrasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.  Pengembangan demokrasi di pedesaan tersebut menuntut prasyarat-prasyarat antara lain berupa adanya parpol yang mampu menjadi pendorong dan penyalur suara rakyat di aras desa.

Dalam rangka mendorong Parpol  berperan dalam pembangunan desa serta sebagai upaya memperkuat posisi Parpol dalam pembangunan desa dirasa perlu bingkai regulasi sebagai dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum tersebut diharapkan memberi ruang dan hak bagi Parpol di berbagai tingkatan terutama di tingkat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Bentuk regulasi bisa berupa peraturan pelaksana dari UU tentang Parpol sebagai penjabaran  peraturan yang lebih bersifat teknis atau dapat juga sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang tentang Desa.

 Catatan Akhir

Keberadaan Parpol mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong perwujudan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, akan tetapi, pada banyak kasus desa peluang ini belum dimanfaatkan dengan baik. Bebarapa persoalan mendasar adalah:

  • Menyangkut kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota Parpol di desa yang pada umumnya masih rendah.  Kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota Parpol yang tidak seimbang  dengan harapan yang dibebankan pada Parpol  secara kelembagaan merupakan titik lemah Parpol yang harus memperoleh perhatian.
  • Disamping itu kurang adanya kemauan (political will) dan pengetahuan pengurus dan anggota Parpol untuk mengakses informasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa telah menjadi penyebab sebagian besar masyarakat desa terpinggir dari arena proses pembangunan. Kondisi ini merupakan cerminan gagalnya upaya mewujudkan civil siciety dalam pembangunan desa.

Dalam rangka mencoba mengoptimalisaikan peranan Parpol dalam pembangunan desa, beberapa hal berikut ini penting diperhatikan:

  1. Dipandang perlu disusun regulasi sebagai dasar bagi Parpol untuk berperan dalam Pembangunan Desa.
  2. Apabila ruang sudah dibuka melalui regulasi tersebut, dipandang perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas pengurus dan anggota Parpol supaya dapat mengisi ruang yang ada dan berfungsi  dengan ideal. Untuk itu diperlukan kebijakan yang bisa atau membuka ruang untuk memediasi atau menjembatani kesenjangan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota Parpol dengan tanggung jawab yang dibebankan.
  3. Sudah saatnya pengurus dan anggota Parpol mengubah orientasi dan motivasi keterlibatan dalam Parpol hanya sekedar sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan kearah upaya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan Parpol  dalam pembangunan desa, beberapa tantangan di atas hendaknya dapat diatasi. Sasaran akhir dari peranParpoldalam pembangunan masyarakat desa adalah bahwa Parpoldiharapkan  dapat mendorong proses pelibatan masyarakat dalam mengidentifikasi segala kebutuhan, persoalan,dan potensi serta memformulasikan aspirasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Untuk itu perlu dibuka ruang yang lebih luas serta perlunya dasar hukum bagi Parpol untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan desa. ♣

 

Referensi:

  1. Surjadi, 1995, Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung,.
  2. Bahreit T. Sugihen, 1997, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55).
  3. Koirudin, 2004,Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Parpol Era Transisi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
  4. Suhartono, 2001, Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
  5. Sutoro Eko, Badan Perwakilan Desa: Arena Baru Kekuasaan Baru dan Demokratisasi Desa, Makalah disampaikan pada seminar Internasional Kedua – Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan, yang diselenggarakan Yayasan PERCIK dan Riau Mandiri, Pekanbaru 13-16 Agustus 2001.
  6. Koirudin, Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Everyday Management of Interreligious Relationships in Indonesia

By Pradjarta Dirdjosanjoto

Foreword

Indonesia is  a multi-ethnic, racial, cultural, and religious society. There are more than 300 ethnic  groups with their different traditions/customs, and languages, dwelling the island country of more than 18.000 islands (big and small ones).  As a multi-religious country, Indoesia enjoys the presence of almost all major religions in the world like Islam, Christian, Catholic, Buddhism, and Confucius. This is  coupled with hundreds of indigenous religions their communities embrace. Indonesian diverse society also has to do with how they earn a living, their access to modernity, and geographical conditions.  A big number of farmers use very modern agricultural technology, but those-tribes living in back country practise nomadic farming.

In the course of the state development the Indonesian has accepted the diversity as a unavoidable   reality. The diversity is often seen  as the nation’s property. Generally speaking, the Indonesian are proud of having the motto “Bhineka Tunggal Ika” to meanMany but One”/”Diversity in Unity”. The Indonesian are regarded as a society who uphold harmony and tolerance. Many scholars even describe Java as a melting pot in which, during its long history, diverse religious traditions live side by side and mingle. This, in turn, brought about  adaptive, tolerant-tending to be syncretical religious practices.

The ideal picture described above, however,  is not fully true. The history of Indonesia was, and in some sense still is marked with tensions, violence, and conflicts which, in some cases, assume a heavy toll (see Rozi et.al, 2006). Such conflicts occured in Aceh, Papua, and East Timor. The conflicts had to do with the movement of separation. Other conflicts/violences had to do with regionalism and territory reform. This happened in Kalimantan and Sulawesi. Now, in the reform -the period after the government of Soeharto regime, conflicts/violences believed to be associated with religion flare up in many parts of Indonesia. This paper intends to describe the phenomena of religious relationships along with the political history of Indonesia. This becomes challenges encountered by interreligious community harmony in Indonesia. Following this presentation, there will be discussions of the roles of the state, civil society organizations, and local communties to manage everyday interreligious relationships in Indonesia.

The Scetch of the Rise and the Fall of Interreligious Relationships in Indonesia:

Challenges and Expectations

This part brielfly describes some important historical events associated with the interreligious relationships in Indonesia.

The Tension Around the Formulation of the State Base

The tense interreligious relationships in Indonesia could be traced back to  the early days of the independence. The debate about the state philosophical base in the early days of the independence triggered tensions or frictions among Islamic groups, Islamic nationalists, abangan (the ones who do not adhere strictly to the precepts of their nominal religion), and Christian. The fight of the Islamic representatives who wanted Islam to be the State Base ended up in disappointment because the debate concluded in a modus Vivendi widely known as Jakarta Charter. In the Jakarta Charter there were seven words added: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (lit. with an obligatory to act Islamic sharia for the followers). However, just one day after the independence these seven words added were omitted. The debate, however, occured only at the political elite of the state founders. Nonetheless, the political echo of the event sometimes remains audable.

In 1950s Indonesia witnessed the rise of spiritual group-Kejawen (Javanism), the number of which increased significantly. In 1965 the number of the spiritual group was no less than 300. This phenomenon occured both in the priyayi (one belonging to upper classes) and  abangan group. This development urged the Ministry of Religion to propose a minimum definiton about a religion in 1952. The religion has a Prophet, a Holy Book, and is internationally recognized. The definition is strongly potential to control the growing of the spiritual groups, which, implicily, both Islam and Christian do not generally recognize it as a religion.

Mass Religious Conversion after the 1965 Tragedy

The 1965 tragedy brought about what is called mass repentance in which the population in a relatively massive number converted religion. Following the tragedy the Soeharto government required that every citizen of Indonesia to embrace one of the religions recognized by the government to avoid allegation of being a PKI / Indonesia Communist Party (atheist). Many abangan groups converted into Christian. In some regions the conversion was marked with mass baptism which, in turn, followed by the spring up of new Christian congregations. So, the issue of Christianizing spread widely. The bulgur food relief given to the community to overcome the food crisis for example, at the time invited prejudices that the bulgur food relief was meant to Christianize the community. This prejudice remains up to the present. Human relief for natural dissaster often calls for prejudices. Many are suspicious that this is a form of Christianizing the community experiencing the dissaster.

In the era of the government of the New Order Regime interreligious was said to be relatively quiet. Interraligious conflicts and violences rarely occured. They were almost non existent. This quiet situation was because of the political policy of the New Order which systematically and firmly barred the political voices of religious groups and locked them up in corporations strictly designed and controlled by the holding power. In this period  the face of religion was very monolithic due to monolithic loyalty to authority. The jargons of Azas Tunggal (monolithic base) and monolithic loyalty were popular and spread around the socio-political life in Indonesia.

Transnational Networks Flaring Up

The collapse of the New Order Regime in mid 1998 brought about political, changes which were freer and more open. The socio-political changes allowed room for religious and spiritual groups for free and open self-expression, including those who, before 1998, completely could not reveal their identity. At the same time the euphoria of openess allowed various transnational networks, including those of religious radical ones like Salafi, Ikhwanul Muslimin, and Hizbut Tahrir freely  entered. The influence of these transnational  movements caused the emergence of religious identity variations within the mainstream religious organizations. This often led to internal conflicts/tensions.

Along with the intensifying radical Islamic movement violence in the name of religion in Indonesia escalated after the political reform in 1998.  In just three months after Soeharto was toppled down Front Pembela Islam (FPI-Islamic Defence Front), a mass organization known as a radical Islamic group was established. FPI, until the present time, has often committed an act of agression/violence to any one/group who does not comply with sharia (Law) of Islam. In August 2000, thousands of people came to Jogyakarta to attend Majelis Mujahidin Indonesia (MMI-Indonesia Mujahidin Council) 1st Congress. One of the recommendations of the congress was to make Indonesia comply more with the sharia of Islam.

Massive conflicts not long after May 1998 occured in some parts of Indonesia : in Ambon, Poso, North Maluku, West and East Kalimantan (May 1998-2003) (see Rozi et.al 2006). We can however say that the conflicts in big scale mentioned stopped before 2004 for different reasons (Bagir, 2015). In Aceh, Ambon, and Poso they reached  an agreement; one side gained victory (West and East Kalimantan); and they stopped without resolutions (North Maluku). Since 2004 there have been no conflicts occuring in big scale. However, identity-based conflicts in small scale  occured after that. These often happened in regions in which big conflicts used to occur. Interreligious identity conflicts mostly happened around the building of worship house.

It is worth noting that conflicts said to be associated with religion are not always triggered by religious factors, but generally rather by economic, social, and law issues. Later, however, the actors involve religion to gain emotional support from religious groups.  In this respect the actors make use of religion as an integrative factor for certain religious communities. On the other hand, a religion is responsible for disintegration among different religious groups. In the meantime conflicts within religion generally are associated with disgracing religion or teaching deviation. Overall, the intervention by the state is relatively effective to prevent the conflicts from escalating, but the main causes of conflicts have not been effectively addressed.

Political Identity Strengthening and the Spring up of Religious Sharia-based Perdas

Starting in Bulukumba regency, South Sulawesi Province in 2002, Regional regulations in Islamic Sharia sprang up and spread in many regencies/towns in Indonesia like those in Solok, West Pasaman, Depok, Cianjur, Cianjur Town, Garut, Tasikmalaya, Pamekasan, Banjar Baru, Enrekang, Gowa, and Maros. At the provincial level similar regulations in Islamic Syariat can be found in the provinces of Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Banten, Gorontalo, or South Sulawesi. In some regions the Perdas mentioned regulate Al-quran illiteracy elimination, obligation to put on muslimah (female Moslem) clothing, zakat (tithe) imposition, etc. In other regencies similar Perda regulates prohibition of selling alchoholic drinks. In Padang Perda Sharia regulates prohibition for women to put on clothing which could arise sexual desire in public, obligation to recite Al-quran passages, or prohibition to serve customers in restaurants, eatery outlets, food stalls during the day in the month of Ramadhan.

The spring up of Islam Sharia-based Perdas could be assumed as the impact of a shift in public policy authorization from the central authority to regional authority associated with decentralization policy and Regional Autonomy. Some studies, however, revealed that the Islam Sharia-based Perdas  did not always indicate strong religious sentiment or the rise of certain religions. The phenomenon was often associated with efforts to gain political supports in Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada-Regional Head Elections). The case of Maros, for example,  suggested that there was a shift of struggling strategy from the radical one to the fight through processes in local parliament. This was achieved through a political competition in local Pilkada in favour of building an Islamic society.

Everyday Management of Interreligious Relationships in Indonesia

The role of the State in Managing Religious Relationships

The Constitution of Indonesia guarantees every citizen to embrace a religion or faith and commit devotion according to the religion or the faith s/he embraces. The policies generated from the Constitution also affirm the guarantee. In 2005 Indonesia also ratified Civil and Political Covenant of the United Nations. This means that Indonesia is bound to the International Law.

In practice, however, the constitutional and legal guarantee stipulated in the law is not sufficiently able to provide a guarantee  for freedom of religion/faith. Law protection efforts against the freedom of religion/faith often does not work effectively due to the hindrance of political interest of the mainstream groups or pressures by the hardliners. Moreover, the law enforcement in Indonesia is still weak. This is worsened by corruptive behaviour of some law upholders.

It also often happens that breaches of law against the freedom of religion/faith are triggered by some regulations which are restrictive and ambivalent. Law No.23 Year 2006 about Administration of Demography for example, stipulates that every citizen decides a choice of religion on his/her ID. The regulation is generally understood as a requirement to choose one of the official religions recognized by the state: Islam, Christian, Catholic, Hindhuism, Buddhism, and Confucious (in 2001). Therefore, Sunda Wiwitan (indigineous religion in West Java) followers for instance, have to choose one of the six official religions “recognized” by the state. As there is no religion that complies with their choice. The refusal against naming the choice of official religions often brings about administrative and political difficulties dealing with their civil rights.

The perception that in Indonesia there are six religions recognized by the government as “official religions” is actually inappropriate.  The state never legally gives official recognition to the religions. It is the right of the followers to decide what ‘religion’ is. The only regulation reference available as the legal base is the explanation of Article 1, UU PNPS 1965 which states that the six religions are the religions the majority of the Indonesian embrace. Thus, official religion is symply a myth! In practice the myth of the “official” religion has caused descriminative practices, especially communities embracing other religions out side the “official” ones. Various facilities given to religious groups by the government tend to be directed  to those regarded as being official. The myth of official religions is often misused as a political legitimacy in favor of restriction, discrimination, pressure and violence against minority groups.

In the beginning of 2010 a number of community leaders and NGOs concerned with human rights protection proposed a judicial review to the Judicial Court to revoke Law Number 1/PNPS/Year 1965 about Prevention of Abuses and/or Religious Disgracing. Some Articles in the Law were seen to be harmful to the citizen’s constitutional rights to gain protection in freedom of religion/faith. The plea was rejected although there were weaknesses, the Law was still needed to prevent bigger chaos. Meanstream religious organizations tended to be of the opinion that Law Number 1/PNPS year 1965 is still necessary to be maintained.

In effort to control the escalating religious conflicts, the government released joint regulation of ministry of religion and home affairs (Peraturan Bersama MenteriPBM) No.8 and No.9/2006 about Job Implemetation Guidelines for Local Government Head (in province and regency/city) to Maintain Interreligious Community Harmony. In the joint regulation also regulates the formation of Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB – Interreligious Harmony Forum) and the requirements to get a permit for worship house building. The joint regulation causes pros and cons. The definitive requirements supposed to ensure the permit processing in practice is very difficult to fulfill, especially for the minority groups (see i.e Ali-Fauzi et.al, 2011). Unfortunately, many worship houses to have been built before the joint regulation was released were destroyed by hardline groups for a reason that the worship houses did not have official permits. Therefore, activists of human rights protection urge the government and the parliament to withdraw the joint regulation or revise it.

With the joint regulation, the government expects that every regency/city forms FKUB. The forum is funded by the government and has 17 members consisting of religious leaders of officially recognized religions in the region. The forum is supposed to become an agent to promote interreligious dialogue and harmony. FKUB is also expected to serve as a forum in which interreligious conflicts are discussed, localized, and solved deliberatively. Sceptical views based on prejudices emerge in many regions saying that the forum consists of official religious representatives who are supposed to defence and/or fight for their respective religious interest.

In the beginning, actors in FKUB were not mentally and technically prepared for a dialogue. However, studies undertaken by Percik (2015) in some regencies in Central Java found that some regencies such as Banyumas, Wonosobo, Sragen, etc. created new innovations. For example, FKUB does not accomodate only representatives of official religions but also those of religious minority groups (Ahmadiyya, Kejawen) and even those of hardline groups (Majelis Mujahidin). Regular meetings of FKUB members gradually improve a better understanding and partnership among them. People begin to view that FKUB which has legal aspect become a strategic arena to promote harmony, equality, and tolerance. This can be seen in some regions like Banyumas, Boyolali, Brebes, and Purwodadi. It is for this reason that interfaith forum in those regions start preparing their cadres, so that at one time they are officially accomodated as FKUB members.

Interreligious Management by Civil Society Organizations

The spring up of conflicts and violences both in big and small scale that flare up in many regions in Indonesia after the reform period attract the attention of many NGOs toward the problem of interreligious relationship. Some characteristics of NGOs are nonbureaucratic, flexible, simple, and even they work as they do. These characteristics help NGO actors easily to found them. NGOs with these characteristics are able to available in many situations and places including those at remote areas. The euphoria of the development of civil society organizations under focus is supported by easy access to the funding from donors of Western countries who are enthusiastically support democratization in Indonesia.

Since the beginning of 2000 there are many NGOs which have conflict resolution programs, such as advocacy in mediation, trauma healing, mobilization and distribution of relief aid for the damage caused by conflicts. Many capacity building programs attract attention based on the fact that many NGO activists posses insufficient knowledge and skills needed. In line with the development many NGOs start to shift their attention from conflict resolution to conflict prevention. This starts from an understanding that potential conflicts in society are triggered by various complex problems. So, NGOs are competing to find new innovations to encounter challenges which are getting more complex.

Since 2000s there have been more institutes observing freedom of religion and human rights enforcement, doing the monitoring dealing with with breaches of religious freedom, documenting and publishing the results in their annual reports. Some of those institutes are the Wahid Institute, Setara Institute, Maarif Institute, Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), and Elsa. With the annual reports the state is expected to realize its promise to guarantee freedom of religion/faith as has been promised. At the same time the state is required to strengthen civil society networks and expand constituent to fight for freedom of religion protection. The findings help all gain general pictures of tendency that occured, but they have some methodological weaknesses to be compared one and another.

Since 2006 CRCS has organized talkshow program “Religious and Cultural Resonance” through mass media, the goal of which is to disseminate ideas to the society about how to manage differences or interests among different groups (Cholil, 2008). Other NGOs are engaged in character and multicultural education for children and youths to encounter radical movement whose target is the younger generations, especially those are in public schools. This is important because of the fact of radicalism and violences found in schools (Salim et.al 2011), as also released by Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP – Institute of Islamic and Peace Studies). The findings show that 50% of students agree with radical actions; 25% of students and 21% of teachers state that Pancasila (the philosophyical state based) is no more relevant; 84,8% of students and 76,2% of teachers agree with the implementation of Islam Syariat in Indonesia. In the meantime, 52,3% students and 14,2% teachers agree with violences in the name of religious solidarity by means of bomb attacks (BBC Indonesia, 2016).

In the beginning of 2000 Percik Institute, Pondok Pesantren Edi Mancoro (Islam boarding school), and GKJ Synode initiated an interfaith network forum named Sobat. The term ‘Sobat’ (Javanese) means close friend. As the name suggests, the goal of the forum is to rebuild relationships in religious life at local level which is set to be more segregative (Dirdjosanjoto et.al, 2002). The network forum has developed into a local movement organized in flexible and fluid manners. In the beginning members of the forum consisted only ulamas and church ministers. Later leaders of different religious backgrounds and spiritual groups join the forum. Sobat then develops into a movement spreading through local networks. At present, Sobat has 32 local networks growing in Central Java and develops into other interfaith forum/activities, such as Kata Hawa interfaith forum for women, Sobat Muda interfaith forum for youth, Sobat Anak interfaith forum children, interfaith marriage advocacy, and Interfaith Discourse Forum.

Management of Interreligious Relationships at Grass-root Level

Everyday management at local context is often refered to as a cultural dialogue to mean developing functional interreligious relationships. This is done in order to find solutions for local problems. Percik study in religious trasformation practices at local level indicated that there are differences of religious practices which are not uniform with those practiced in religous centers. This affirms that there are plural religious practices even in one religion. In Celengan for example, Percik witnessed a Muhammadiyah ustadz (leader) was willing to lead a slametan (communal ritual meal), because the villagers firmly hold such tradition. Neither is he disturbed by dogs wandering around the village mosque. He simply put up a small fence to prevent dogs from entering the mosque. It seems that the ustadz is fully aware that dogs for the poor villagers in Celengan serve as income sources. Even, religous mass conversion is common for the community in Celangan. The conversion is intended as a mechanism to find room for social, political, and economic manuvers (Saptaningtyas and Dirdjosanjoto, 2004).

We also found a similar tradition of a communal ritual meal named ‘pajatan’ and how village cleansing was prepared in Ngampel. The village people who all belong to interfaith communities in the village attended the ritual. They organize the tradition of pajatan three times a year: Easter Pajatan organized with the easter for the Christian; Ruwahan Pajatan organized at the time the Moslem prepared themselves to start the Ramadhan; and Katina Pajatan organized when the Buddhist community celebrates Katina Holy Day. Another tradition called saparan (in Ngampel it is referred to as pajatan) is organized by villagers living on the slope of Mount Merbabu. These traditions affirm that practicing religion which considers local situations and community relationships serves as a path for interreligious and harmonious relationship (Dirdjosanjoto et.al, 2002).

The above examples show that communities develop self-building initiatives to hinder external pressures coming along with local beuracracy, political parties, religious or mass organizations. The strategy of the self-building initiatives could be defensive (i.e. slametan, pajatan, saparan), offensive (i.e. confrontation, rejection, boikot), or a combination of both. The traditions above are symbolically meant to counter negative impacts of the external system assumed to threaten the community identity and unity which badly need to jointly counter uncertain life conditions.

Closing Remarks

It is worth noting there are sharp different characteristics between state and civil society management. State management as described earlier sees interreligious relationships simply as matter of political issue. In this respect, the state tends to endorse a policy based on political consideration and relied on government beuracracy. The effectivity of legal and formal approach in Indonesia is still hindered by the poor law enforcerment. While the cultural approach is chosen by the civil society at the grass root for a reason that they do not trust the legal formal approach. In Indonesia the legal formal approach is ineffective, therefore people avoid it.

The description briefly presented above shows that the rise and the fall of the interreligious relationship in Indonesia are politically loaded. Therefore it is not suprising that interreligious relationship have become the language of political domain. This view is triggered by conflicts and violences flaring up and, at the same time, absobing wide public attention. Everyday management of the interreligious relationships in Indonesia, therefore starts from this paradigm: the interreligious relationships is understood as a means to fight for the political interest of religious groups. This situation is made clear when we compare the hurly-burly of interreligious relationships at town/city, regional, and national levels with how village people view the problems and how they manage them. Although this has costed political commotion in the external circle in the authoritative religious center in towns and social media. To the people living in villages are those at the grassroot level, the interreligious relationships are not important issues. They are things to be accepted as they are, and the religious conversion is not something that worries them. Studies undertaken by Percik in Ngampel, Celengan, and Wonosobo show that individual or mass religious conversion do not make them worried. To them, what matters is how they cope with uncertainty life conditions that could come to them at anytime.

This paper is presented in the Symposium on Encounter and change of religious attitudes in the multireligious context of Indonesia, in June 2016 at Humboldt University Germany.

 

References

Ali-Fauzi, Ihsan et.al (2011). Kontroversi Gereja di Jakarta. Yogyakarta: CRCS Gadjah Mada University.

Bagir, Zainal Abidin (2015). Pembatasan Ujaran Kebencian: Perspektif Pengelolaan Keragaman di Negara Demokrasi. Paper presented in Seminar Ujaran Kebencian, Percik 2015.

Cholil, Suhadi (ed.). (2008). Resonansi Dialog Agama dan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, sampai RUU Anti Pornografi. Yogyakarta: CRCS Gadjah Mada University.

Dirdjosanjoto, Pradjarta, Mahfudz Ridwan, and Johanes Sudarmo (ed.) (2002). Menghilangkan Sakit Hati Antar Umat yang Lahir oleh Sejarah. Salatiga: Pustaka Percik.

Dirdjosanjoto, Pradjarta, Philip Quarles, and Singgih Nugroho (2002). Christians and Muslims Live in Nothing but Harmony in Here: Religion and Politics in a Javanese Village. Paper presented to the Third Annual Conference on the Dynamic of Local Politcs In Indonesia: Pluralism from a Local Perspective, Salatiga 9-12 July 2002.

Hasani, Ismail (ed.) (2009). Berpihak dan Bertindak Toleran: Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008. Jakarta: Setara Institute.

Lestari, Sri (2016, May 25). Ketika Paham Radikal Masuk ke Ruang Kelas Sekolah. BBC Indonesia Retrieved from http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah

Rozi, Syafuan (2006) Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar in cooperation with P2P LIPI.

Salim, Hairus, Najib Kailani, and Nikmal Azekiyah (2011). Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMU N di Yogyakarta. Yogyakarta: CRCS Gadjah Mada University.

Saptaningtyas, Haryani and Pradjarta Dirdjosanjoto (2004). “Religious Conversions in Central Java: Struggling for space in two local communities,” in Oscar Salemink, Anton van Harskamp, Ananta Kumar Giri (eds), The Development of Religion/The Religion of Development, Eburon, Delf.

Polri dan Politisasi Identitas

Polri dan Politisasi Identitas

oleh: Singgih Nugroho*

Pada tanggal 17 Januari 2019 lalu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah memberikan sertifikat penghargaan kepada 18 anggotanya. Sebagian besar mereka berasal dari Satuan Brimob Polda Jateng, dan lainnya dari personel Polrestabes Semarang dan Polresta Surakarta. Penghargaan itu diberikan lantaran mereka dinilai telah bekerja profesional dalam pengamanan kegiatan Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Kota Surakarta, Minggu (13/1/2019) lalu. Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dalam sambutannya mengapresiasi kinerja anggotanya yang dinilai mampu mewujudkan profesionalitas Polri dan menampilkan sosok anggota Polri yang mengedepankan hati nurani dan kemanusiaan tatkala merespon kemarahan sebagian peserta kegiatan yang dilarang masuk ke lokasi kegiatan. Penghargaan berupa piagam tersebut diharapkan mampu memotivasi anggota Polri lain berbuat serupa. (Suara Merdeka, 18/1-2019, hlm.20)

Sebagaimana dilansir sejumlah media, pada hari Minggu, 13 Januari 2019 lalu, seribuan orang peserta tablig akbar yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memadati area Car Free Day di bundaran Gladag, Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta. Mereka membawa sejumlah atribut bendera bertuliskan kalimat tauhid. Meski tidak mendapat ijin, tapi pihak keamanan mengerahkan 2.300 personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP untuk menjaga lokasi kegiatan dan sejumlah tempat strategis seperti Balaikota, Rumah Dinas Walikota serta di pintu-pintu masuk Kota Solo. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh seperti mantan Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi, politikus PAN Amien Rais, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif. Secara keseluruhan aksi yang dimulai pukul 06.00 dan berakhir jam 9.30 WIB berjalan aman dan tertib. (Kompas, 14/1-2019, hlm. 16).

Belakangan sesudah aksi itu muncul rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu nampak  terlihat sejumlah massa meluapkan kekecewaan, karena tak boleh masuk area car free day. Beberapa kali mereka berteriak, menghardik petugas dengan sentimen agama bahkan menggedor pagar pembatas. Namun serangkaian hardikan dihadapi para petugas dengan tenang. Mereka santai menghadapi protes tersebut meski jelas terlihat rasa jengah mendengar omelan tanpa henti.  Petugas dengan sabar tak menanggapi komentar yang dilontarkan, dan hingga selesai acara, tak terjadi bentrok ataupun tindakan represif dari petugas.

Kesabaran dan profesionalitas para petugas dalam mengamankan aksi dengan dinamika politik itu mendapat apresiasi dari sejumlah pegiat toleransi dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Salah satunya adalah komunitas Pelita (Persaudaraan Lintas Agama) Semarang. Mereka mengajak sejumlah pihak untuk mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada jajaran Polda Jateng dan Polresta Surakarta. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas kepada Polri yang anggotanya menjadi sasaran intimidasi oleh oknum massa PA 212 dan menunjukkan kegigihannya dalam menjaga aksi sehingga tidak terjadi bentrok.

Sinergi Polri dan Masyarakat Sipil

Peristiwa itu dengan segala dinamika kronoligisnya cukup menarik untuk dibaca sebagai adanya sinergi yang baik diantara kalangan masyarakat sipil moderat dan kepolisian terkait pelayanan Polri dalam melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman. Keterbukaan Kapolda Jateng ini perlu disambut baik oleh aktivis masyarakat sipil dan kelompok keagamaan moderat. Ini bisa menjadi pintu strategis untuk menyeimbangkan persepsi kepolisian (dan pemerintah) atas apa yang disebut dengan opini publik dan ketertiban umum. Sebab dalam praktik, aparat kepolisian dalam bertugas acapkali tidak hanya merujuk konstitusi negara tetapi juga mempertimbangkan aspek opini publik. Selama ini ruang publik itu banyak dipengaruhi oleh suara kelompok minoritas yang intoleran. Upaya membangun kedekatan terhadap kepolisian (dan pemerintah) ini harus dilakukan sejak awal dalam bentuk silatur rahmi dan pertemuan publik. Apabila modal ini sudah dimiliki maka pada saat masyarakat sipil atau kelompok keagamaan moderat harus bersikap dalam kasus-kasus persekusi kelompok minoritas, maka suara mereka telah memiliki resonansi yang baik kepada pemangku kepentingan ataupun masyarakat (Sudaryono, 2011).

Keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung peningkatan pelayanan Polri dalam menjamin rasa aman masyarakat penting dilakukan sebab hak rasa aman dan nyaman merupakan bagian dari hak dasar yang diinginkan semua warga. Presiden Joko Widodo saat menjadi Irup Peringatan Hari Bhayangkara ke 72 di Istora Senayan (11/7/2018), mengatakan Indonesia masuk dalam daftar 10 negara teraman (peringkat 9) di dunia berdasarkan survei Gallup Law and Order. Menurut Presiden ini merupakan hasil kerja elemen-elemen bangsa dan tentu ada kerja keras, pengabdian, dan dedikasi Polri yang membanggakan serta harus dijaga dan dipertahankan. Survei Litbang Kompas Juni 2018 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri meningkat dari 46,7 persen (2014) menjadi 82,9 persen (2018). Salah satunya terkait pelayanan Polri dalam melindungi masyarakat dan menjamin rasa aman yang meningkat menjadi 88,7 persen.

Tapi seperti dipahami bersama, akhir-akhir ini rasa aman dan nyaman itu mulai terancam seiring menguatnya polarisasi identitas agama dan etnisitas di ruang publik. Diantara praktik baik integrasi sosial antar warga beda keyakinan yang masih bertahan, juga terus bermunculan sejumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dalam berbagai bentuk seperti keengganan untuk menghormati simbol, perayaan agama, dan pelarangan pendirian tempat ibadah pemeluk agama liyan—terutama dari kelompok minoritas. Situasi itu menegaskan masih terjadinya penguatan konservatisme keagamaan, pengerasan identitas agama diri, dan peningkatan resistensi terhadap identitas liyan. Dalam konteks politik elektoral, isu-isu agama ini perlu segera diantisipasi karena rawan dimanipulasi. Politisasi agama mudah dimanfaatkan dengan memakai cara-cara intoleran yang kian hari berkembang menjadi semacam gerakan populisme dengan memanfaatkan jaringan media sosial. Meski sejumlah riset menyebutkan pola ini hanya bisa berguna untuk memenangkan perebutan kekuasaan jangka pendek, tapi jika dibiarkan menjadi hal yang diterima sebagai kenormalan maka bisa merendahkan kualitas demokrasi di Indonesia. (Pamungkas dkk, 2018; Kompas, 15/1- 2019, hlm.9).

Penanganan Ujaran Kebencian sebagai Upaya Pencegahan Konflik

Pengelolaan konflik agama dan keyakinan secara damai merupakan satu kebutuhan yang mendesak. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara diharapkan berperan penting dalam menangani masalah-masalah ini. Berdasarkan UU Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 (pasal 13), disebutkan tugas-tugas pokok kepolisian adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  Masalahnya penyelesaian kasus konflik dan kekerasan kolektif yang melibatkan agama atau keyakinan itu bukan perkara mudah.

Sejumlah studi mencatat konflik-konflik seringkali terjadi karena adanya mobilisasi dengan ujaran kebencian dan aparat terkait di lokal tidak berhasil mencegah munculnya ujaran kebencian dari seseorang/ kelompok di fase awal. Selain itu masih ada keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang ujaran kebencian masih kurang dimiliki para pihak termasuk Polri. Jika terjadi konflik berbasis SARA, dipastikan polisi pasti hadir karena tupoksi untuk pengamanan dan mencari aktor intelektual. Namun sedikit temuan studi tentang keberhasilan Polisi dalam mengantisipasi kemunculan kerusuhan itu, meski mereka sudah mengetahui gejala dan potensinya.

Irfan Abu Bakar (2015) mencatat kesulitan penanganan masalah konflik bernuansa agama oleh Polri itu antara lain dipengaruhi oleh sejumlah kendala di internal Polri antara lain sebagai berikut. Pertama, Polisi sebenarnya menyadari adanya potensi ancaman kerusuhan itu namun kalau mereka menangani sejak ujaran kebencian, maka harus ada payung hukumnya, dan kalau tidak ada payung hukum itu malah berbalik terkena tuduhan pelanggaran HAM; Kedua, ada kegamangan dari aparat ketika berhadapan dengan konflik bernuansa keagamaan. Meski memiliki semangat nasional sebagai garda terdepan untuk keamanan, dan regulasi sudah jelas, namun anggota kepolisian secara individu menganut agama tertentu sehingga muncul dilema dalam tugas apakah sebagai penganut agama atau aparat negara. Misalnya ketika menangani Kasus Ahmadiyah Polisi juga bisa menganggapnya sesat dan berhadapan dengan akidah keyakinannya.

Ketiga, jika ada polisi yang diskresi dan tidak sesuai dengan perintah atasan, itu artinya bersiap untuk mengorbankan diri. Sebab ada kekhawatiran jika mereka melakukan diskresi yang tidak sesuai dengan arahan pimpinan, dan terjadi kegagalan maka tindakan itu harus ditanggung polisi itu sendiri; Keempat, di beberapa wilayah, ditemukan praktek baik tentang adanya Kapolres yang memiliki kepemimpinan (leadership) yang kuat, berhasil membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar dengan bagus. Namun sayangnya tidak semua pimpinan kepolisian satuan wilayah/daerah memiliki kemampuan dan standar yang sama.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas, Kapolri membuat Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Secara ringkas Surat Edaran ini, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian antara lain meliputi, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dalam aspek suku, agama, aliran kepercayaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (keterbatasan fisik), dan orientasi seksual. Tindakan ini bisa dilakukan dalam berbagai media seperti dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamplet.

Surat Edaran itu menyatakan, personel Polri harus memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian. Serta perlu ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab pembiarannya akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/penghilangan nyawa, sampai pembantaian etnis. Kasus ujaran kebencian ini, perlu ditangani aparat Kepolisian RI terkhusus unit Intelkam dan Binmas karena dapat merongrong prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

SE ini mengatur prosedur polisi dalam menangani perkara yang didasari pada hate speech dengan tahapan sebagai berikut: (1) setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian; (2) Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana; (3) Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian; (4) setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain: (a) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; (b)  Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencianl; (c) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; (c) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat;

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum dengan merujuk aturan yang berlaku seperti KUHP, UU No 1/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No 7 Tahu 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. Serangkaian regulasi ini menjadi latarbelakang penerbitan Surat Edaran Kapolri tersebut.

 Kehadiran Surat Edaran Penangan Ujaran Kebencian tersebut merupakan salah satu upaya Polri di internal untuk memandu anggotanya dalam mengatasi masalah konflik sosial bernuansa agama. Meski keberadaan SE ini di masa awal sempat memicu polemik baik berbagai pihak, baik yang mendukung atau sebaliknya dengan alasan antara lain bisa membatasi kebebasan bereskpresi, tapi kita bisa menempatkannya sebagai kemajuan bagi Polri dan dapat dijadikan panduan di lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan berbasis hate speech. (Baqir, 2015).

Di masa awal Surat Edaran ini muncul, Lembaga Percik pernah menfasilitasi 6 kali Forum Belajar Bersama (FBB) tentang Penanganan kasus ujaran kebencian, yaitu FBB di Polres Salatiga, Boyolali, Semarang dan Temanggung; FBB di Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) Pusdikbinmas); serta dengan jaringan aktivis masyarakat sipil Jawa Tengah. Berdasarkan pengalaman di forum-forum tersebut, pembahasan SE ini telah menfasilitasi munculnya harapan baru bahwa Polisi akan lebih peka terhadap kasus ujaran kebencian dan segera bertindak menanganinya sebelum kasus itu berdampak pada peristiwa konflik sosial yang tidak terkendali.

Harapan ini patut disematkan karena polisi punya posisi penting untuk mengatasi masalah ini. Tindakan tegas dan bijak diharapkan akan membantu ketertiban sosial dan membaiknya citra positif Polri di mata masyarakat korban diskriminasi. Beberapa praktek baik yang telah dilakukan anggota Polri peserta FBB ini dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian dan konflik merupakan modal sosial penting dari munculnya harapan ini. Memang hingga tulisan ini dibuat, belum semua personel Polri disemua tingkatan memahaminya secara utuh. Sebagai panduan, ia baru bisa berjalan jika didialogkan dengan semua stakeholders terkait dengan menyesuaian kondisi di lapangan.

Pemolisian Konflik Keagamaan

Salah satu pendekatan baru penanganan konflik agama adalah pemolisan konflik keagamaan (the policing of religious conflict) yaitu tindakan aparat kepolisian dalam menangani insiden konflik agama (konflik antar-agama dan konflik inter-agama). Termasuk juga kekerasan oleh laskar atau milisi yang berafiliasi kepada suatu agama, dan aksi teror dengan simbol dan idiom keagamaan. Polri memerlukan pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen konflik, seperti analisis stakeholder, membuat jaringan dengan stakeholders, menggalang aksi bersama, dan melakukan intervensi dalam konflik keagamaan. Pemolisian akan efektif jika berhasil mencegah berkembang atau meluasnya konflik dari konflik berupa sengketa menjadi konflik kekerasan. (Fauzi dan Panggabean: 2014).

Workshop Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia”, kerjasama Polda Jateng, PUSAD Paramadina dan Lembaga PERCIK pada tahun 2017 lalu merekomendasikan sejumlah hal yang bisa menjadi panduan umum pemolisian konflik keagamaan dan kekerasan ekstremisme/radikalisme. Pertama, Polri perlu terus membangun kesadaran masyarakat mengenai gangguan dan ancaman yang muncul dari insiden konflik keagamaan dan kekerasan ekstremis/radikal terhadap kerukunan dan persatuan masyarakat di wilayah Polres, dengan  mengedepankan filosi perpolisian masyarakat (Polmas).

 Kedua, meningkatkan pengetahuan polisi di bidang konflik keagamaan. Keragaman masyarakat, agama, dan perbedaan pandangan keagamaan itu sudah lazim, Sunni-Syiah misalnya telah berbeda pandangan selama 1400 tahun. Kita tidak perlu mengurusi perbedaan itu, tapi menempatkan mereka sebagai warga negara, terlepas dari aliran atau agamanya. Yang perlu diperhatikan adalah komponen indikator seperti apakah mereka melakukan ujaran atau rekayasa kebencian, berbasis agama? Merampas kebebasan warga negera, bertindak intoleran, melakukan tindakan main hakim sendiri (sweeping, menyerang), mengerahkan orang melakukan tindakan kekerasan dan melawan hukum.

 Ketiga, Kapolres menugaskan salah seorang anggota sebagai petugas LO (liaison officer) khusus hubungan antar umat beragama. Petugas ini bertugas penuh waktu, itu menjadi penghubung antara komunitas agama-agama dengan Polres. Petugas LO ini juga bertugas menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Keempat, koordinasi antar-lembaga pemerintahan. Penanganan konflik keagamaan dan kekerasan eksremisme/radikalisme tidak berhasil tanpa melibatkan seluruh cabang pemerintahan. Polisi memiliki tupoksi tersendiri; selain itu polisi memiliki informasi penting yang diperlukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan keagamaan.

 Kelima, membangun jaringan dan bekerjasama dengan pemangku-pemangku kepentingan di masyarakat sipil dan FKUB. Pendekatan multi stakeholder ini sangat perlu dalam rangka menggalang dukungan terhadap Polri, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kekerasan ekstremis, dan mencegah timbulnya tindakan yang melanggar HAM. Keenam, Polisi sebagai sumber utama informasi, perlu mengajak media massa menghindari sensasi, dan mengajak masyarakat memikirkan jalan keluar. Polisi harus bertindak proaktif sebagai broker informasi mengenai risiko dan ancaman kepada masyarakat luas, dengan bekerjasama dengan media.

 Yang tidak kalah penting adalah keberhasilan pemolisian konflik keagamaan ini juga sangat tergantung dukungan pimpinan. Karenanya, arahan dan backup pimpinan sangat diperlukan supaya anggota dapat bertindak tegas dan tidak ragu. Intervensi dan pemolisian di lapangan dipengaruhi pengetahuan polisi, yaitu persepsi polisi, baik sebagai perseorangan maupun kelompok, mengenai realitas eksternal yang mempengaruhi praktik pemolisian konflik keagamaan di lapangan. Dengan demikian pemolisian konflik agama merupakan pengembangan dari Polmas (perpolisian masyarakat) yang menjadi bidang tugas Polri bersama dengan jaringan dari seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun kelompok lain yang strategis.

*) Singgih Nugroho, Peneliti dan Koordinator Program Reformasi Sektor Keamanan di Lembaga Percik Salatiga.

MEMBANGUN RUANG BAGI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH: PROSPEK DAN TANTANGAN

MEMBANGUN RUANG BAGI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN  ANGGARAN DAERAH: PROSPEK DAN TANTANGAN*

Oleh : Slamet Luwihono **

Pengantar

Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang lebih dikenal dengan KKN merupakan momok yang menakutkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi musuh bersama dalam upaya penyelenggaraan negara yang bersih dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN maka maka salah satu upaya yang dipandang perlu dilakukan adalah dengan membuka ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat  untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara. Dibukanya ruang tersebut hendaknya juga diikuti dengan penyusunan perangkat hukum tentang peean serta masyarakat. Pembentukan peraturan tentang peran serta masyarakat ini dipandang perlu supaya selain masyarakat mengetahui hak, kewajiban, tanggung jawab serta mekanisme dalam berperan serta, masyarakat juga memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya tersebut.

Sudah sekian tahun reformasi berlangsung, pemahaman masyarakat terhadap anggaran publik masih saja terkekang pada pemahaman lama bahwa anggaran publik merupakan “uang” pemerintah dan hanya pemerintah yang berhak mengelolanya.

 Sekilas tentang Anggaran Publik

Pada hakekatnya anggaran publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara (ekskutif dan legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan anggaran untuk pemberian pelayanan umum bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang bisa memahami anggaran apalagi seluk beluk permasalahan yang ada dalam anggaran publik. Sebagian masyarakat masih menyederhanakan pemahaman tentang anggaran yang diartikan sebagai uang.[1] Dengan pemahaman yang sederhana itu, ketika sebagian rakyat memahami anggaran publik sebagai anggaran yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat memahaminya  sebagai uang pemerintah[2]. Pemahaman yang demikian akan membawa akibat masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan uang itu kepada pemerintahan, karena dalam pandangan masyarakat “uang” itu memang milik pemerintah. Masyarakat merasa tidak memiliki hak mencampuri pengelolaan uang yang dituangkan dalam penganggaran tersebut. Apabila hal demikian yang terjadi, sudah dapat dipastikan anggaran publik sebagai instrumen mensejahterakan rakyat sulit terwujud.

Dengan demikian pemahaman masyarakat tentang anggaran publik ini menjadi penting. Anggaran publik ini idealnya dijadikan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik, sehingga anggaran publik ini paling tidak harus mencakup aspek-aspek antara lain: (1) aspek perencanaan; (2) aspek pengendalian; (3) aspek akuntabilitas publik.[3] Berbeda dengan anggaran-anggaran lainnya, anggaran publik ini mempunyai arti penting terutama bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat karena:[4] (1) Anggaran publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) anggaran publik diperlukan karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan ketersediaan sumber daya; (3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab kepada rakyat.

Dengan demikian  kebijakan anggaran haruslah  ditujukan untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar manusia. Menurut Jim St. George[5], pengertian hak-hak dasar manusia tersebut sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan, keterasingan, dan keterbelakangan. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk memperoleh makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar itulah yang harus menjadi prioritas terpenting  dari pemerintah dalam menetapkan anggaran publik sebagai produk kebijakan. Ketiga tersebut (penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat) hendaknya dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran publik. Apakah kebijakan anggaran pro rakyat atau tidak sebenarnya dapat dilihat  antara lain dari paling tidak apakah memang muatan anggaran tersebut memenuhi ketiga hal tersebut.

Karena  essensi dasar dari kebijakan anggaran adalah pengelolaan uang masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, maka peran masyarakat dalam management anggaran mempunyai makna yang penting. Peran masyarakat di sini penting dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang akhirnya justru merugikan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terjadi pada proses pelaksanaan tetapi sebaiknya mulai dari proses perencanaannya, supaya dalam proses perencanaan disusun dengan memperhatikan berbagai kepentingan, saran, dan kritik dari masyarakat. Semestinya penyusunan APBD memenuhi tiga syarat, yaitu:[6]  (1) Si pembuat keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh public (accountable); (2) Prosesnya tidak dilakkukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mengindikasikan adanya korupsi dan kolusi (transparent); (3)  Proses itu juga terbuka untuk mengakomodasi opini kritis khalayak ramai (participated).

 Modus Kejahatan Korupsi Dalam Pelaksanaan Anggaran

             Dalam penelitiannya, Indonesian Corruption Watch (ICW) mengidentifikasikan beberapa modus kejahatan korupsi di APBD, sebagai berikut:[7]

  1. Penipuan  terhadap anggaran. Modus ini dilakukakan dengan cara mengambil pos anggaran yang bukan peruntukannya.
  2. Menciptakan anggaran baru. Caranya dengan menciptakan anggaran baru yang sebenarnya  tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  3. Mark up anggaran. Modus ini terjadi dengan cara melebihkan berbagai tunjangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya. Misalnya APBD Kepulauan Riau, pos anggaran biaya pemeliharaan kesehatan dirinci lagi menjadi tunjangan kesehatan, biaya general check up,  dan biaya perawatan kesehatan, padahal  ketiga komponen ini tidak ada perbedaan yang mendasar.
  5. Pembuatan anggaran tanpa perincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat  anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi.
  6. Menghilangkan pos anggaran. Caranya dilakukan dengan cara menghilangkan  pos anggaran yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
  7. Pengalihan anggaran. Modus ini dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran, misalnya seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi tetapi kenyataannya dalam bentuk uang.

Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Anggaran Daerah

1. Pengertian Partisipasi       

Sistem desentrasliasi diterapkan sebagai instrument untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip  demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Anggaran public sebagai salah satu produk kebijakan dari pemerintah dalam pelaksanaannya haruslah tetap mengacu pada tujuan kerangka besar yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat  melalui salah satunya partsipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu nilai yang harus dikembangkan dalam otonomi daerah.

Gagasan partisipasi publik dalam pengawasan anggaran pada dasarnya adalah satu ide untuk memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, terutama dalam implementasi anggaran publik. Partisipasi masyarakat dalam implementasi anggaran publik ini merupakan upaya untuk melakukan  pembatasan  kekuasaan penggunaan anggaran supaya sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk melakukan control sosial terhadap pelaksanaan anggaran publik. Dengan adanya partisipasi dalam pengawasan anggaran publik, diharapkan pemerintahan tidak lepas kontrol dalam penggunaan anggaran publik.

Dewasa ini pengertian pelaksanaan partisipasi seringkali hanya ditujukan untuk kegiatan pembangunan (baca: proyek) di tingkat lokal; sementara partisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat makro (baca: yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat  dan kegiatan yang menggunakan uang masyarakat), termasuk yang berkaitan dengan kebijakan, belum banyak mendapat perhatian. Padahal partisipasi untuk kebijakan makro juga penting dan mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat.[8] Conchelos (1985)[9] membagi partisipasi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi dalam pengertian teknis dan partisipasi dalam pengertian politik. Partisipasi teknis diartikan sebagai “taktik” untuk mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas: mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menganalisa data dan mengimplementasikan hasilnya. Sedangkan partisipasi politik diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan kontrol kepada masyarakat melalui pilihan-pilihan untuk beraksi, berotonomi dan berefleksi terutama melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan. Kegiatan partisipasi teknis yang tidak dilandasi dengan partisipasi politis, tidak akan memberikan makna yang signifikan bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Secara sederhana Larry W. Canter (1977) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai feed-forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite) (Arimbi HP dan Mas Achmad Santoso  1993: 1). 

2. Menyoal Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Demokrasi Perwakilan

Terdapat asumsi, bahwa secara formal prosedural demokrasi sudah bisa berjalan dengan adanya lembaga trias politika yang menyatakan bahwa kekuasaan negara  hanya terdiri dari tiga jenis lembaga yaitu: pertama, kekuasaan legislatif yang mewakili berbagai golongan masyarakat  yang tugasnya membuat peraturan (undang-undang) dan mengontrol cara kerja serta kinerja lembaga ekskutif; kedua, ekskutif yang tugasnya melaksanakan undang-undangn untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; ketiga, lembaga yudikatif yang mempunyai kekuasaan dan berfungsi menegakkan peraturan perundang-undangan. Adanya pembagian kekuasaan ini secara sederhana bisa dipahami dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pihak yang berkuasa dengan tidak menyerahkan segala urusan kenegaraan kepada satu orang atau satu lembaga saja. Dengan demikian diharapkan apabila antara ketiga lembaga tersebut saling melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik maka demokrasi bisa berjalan.

Dalam kenyataannya, dalam penyelenggaraan demokrasi bernegara berdasarkan trias politika mengalami bias pada kepentingan institusi dan orang yang ada di institusi sendiri. Bias itu terjadi berdasarkan kenyataan yang sering terjadi bahwa, dalam negara banyak warga negara (masyarakat) yang kebutuhannya seringkali justru tidak sejalan atau berseberangan dengan institusi-institusi negara, bahkan dengan lembaga legislative yang dianggap mewakili warga masyarakat itu sendiri. Pada  kenyataannya seringkali lembaga-lembaga negara tidak menyuarakan dan memihak kepada masyarakat yang diwakilinya. Sistim demokrasi dengan penerapan trias politika nampaknya masih jauh dari prinsip-prinsip representatif.[10] Selanjutnya menurut Budi Rajab, sistem demokrasi yang dikembangkan faham trias politika mengingkari dictum sosiologis, yang dari pengalaman sejarah telah terungkap, bahwa sangat jarang ada institusi yang merepresentasikan secara utuh kepentingan pihak-pihak yang diwakilinya.

Menurut Jurgen Habermas,[11] demokrasi yang selama ini berlangsung lebih bersifat formal procedural. Artinya , penyelenggaraan hidup bernegara hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal kenegaraan, yang isinya menunjuk pada relasi-relasi antara lembaga ekskutif, legislatif, dan yudikatif, tanpa ada keterlibatan institusi-institusi kemasyarakatan. Demokrasi yang demikian dipandang tidak cukup karena yang disebut wakil tidak selalu  sejalan bahkan bisa berseberangan  dengan masyarakat. Oleh karena itu perlu dikembangkan bentuk demokrasi partisipatif, yang memungkinkan warga masyarakat melalui institusi-institusi yang dibentuknya bisa ikut serta atau terlibat  langsung dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam melakukan pengawasan atas cara kerja dan kinerja berbagai instutusi negara tersebut. Oleh karena itu  perlu dikembangkan  institusi yang ada di masyarakat untuk melakukan kontrol perilaku publik institusi kenegaraan dalam rangka melakukan pengendalian.

3. Prasyarat Partisipasi

Banyak terjadinya penyimpangan dalam anggaran terjadi karena adanya problem ketidakseimbangan penguasaan informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Merebaknya perilaku korupsi di anggaran (APBD) karena tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD. Paradigma bahwa dokumen APBD merupakan rahasia negara dan tidak semua orang dapat mengakses informasi tersebut. Padahal partisipasi dalam pengawasan anggaran hanya mungkin terjadi ketika warga memiliki informasi yang memadai tentang dokumen-dokumen public. Kebebasan dan kapasitas warga untuk mengakses informasi dan dokumen public menjadi indikator penting bagi kemajuan tahapan partisipasi[12] sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan negara yang baik. Asas keterbukaan ini diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Supaya dapat dipahami oleh masyarakat, seluruh pendapatan dan belanja daerah harus dicantumkan dalam APBD sebagai dokumen daerah, disusun dalam bentuk yang jelas dan dapat dimengerti oleh  masyarakat. Ini sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas[13] sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan negara menghendaki bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

4. Titik Rawan Penyimpangan

Titik rawan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran pada umumnya terjadi pada praktek pengadaan barang dan jasa, meskipun pada titik-titik lain juga masih terbuka kemungkinan terjadi penyimpangan. Pelaksanaan anggaran yang diwujudkan dalam praktek pengadaan barang dan jasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu: swakelola, penunjukan langsung, dan tender. Proses yang harus diawasi adalah proses tender karena selama ini tender seringkali dipahami sebagai proses yang penuh dengan nuansa KKN.

Untuk menghindari praktek penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi diperlukan dalam hal, misalnya:[14] (1) dibukanya informasi mengenai proyek-proyek swakelola, penunjukkan langsung, dan tender, (2) diumumkannya daftar pemenang tender, (3) dibukanya akses informasi, (4) diumumkannya kualifikasi kontraktor pemenang tender, dll. Sementara itu untuk mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran publik perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) public harus didorong untuk bisa turut serta mengaudit manfaat dari satu kegiatan, (2) pengaturan mekanisme penyampaian keluhan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu pembangunan, serta batas waktu penyelesaian keluhaan.

5. Bagaimana Partisipasi Publik Dalam Pengawasan terhadap Anggaran dilakukan?

            Partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan public merupakan pekerjaan yang panjang dan terus menerus karena anggaran yang sudah disahkan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dan selama itu juga pengawasan harus dilakukan. Selain itu pelaksana anggaran tersebut mencakup banyak unit kerja. Oleh karena itu lembaga-lembaga bentukan masyarakat dapat menjadi sumber informasi tentang program/proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu, khusunya pada masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Bila terjadi penyimpangan masyarakat penerima manfaat dari suatu program tersebut diharapkan peran aktifnya untuk menginformasikan  kepada lembaga-lembaga masyarakat atau langsung kepada DPRD.

Selain mekanisme tersebut, sebenarnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran publik, masyarakat dapat mengacu pada PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Salah satu tujuan PP 68 tersebut adalah sebagai upaya menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengguna hak (masyarakat) dengan kewajiban pemberi informasi (penyelenggara pemerintah). Peraturan Pemerintah ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun disadari bahwa seringkali penggunaan hak ini tidak efektif, karena tidak ditanggapi dengan baik dan benar. Ini bisa terjadi karena dalam PP ini tidak ada sanksi hukum bagi lembaga berwenang yang mengabaikan informasi dari masyarakat.

Selanjutnya menurut Penjelasan Umum PP ini Penyelenggara Negara bertanggungjawab atas setiap pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan jawaban  atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh ketentuan ini pelaksanaan kewajiban tersebut  diimbangi dengan kesempatan untuk menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Menurut PP 68 ini, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan Penyelenggara negara yang bersih  bisa berbentuk: (a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; (b) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; (c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; (d) hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya tersebut dan dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu memperoleh perhatian yang lebih adalah hak memperoleh perlindungan ini, karena seringkali masyarakat enggan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggara negara karena kurangnya perlindungan hukum ini. Banyak  kasus menunjukan bahwa pihak pemberi informasi/pelapor justru menjadi tersangka. Hal ini menjadi penyebab tidak efektifnya peran serta masyarakat.

Setiap Penyelenggara Negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ada kewajiban bagi penyelenggara negara untuk memberikan jawaban, tetapi PP ini tidak memberikan batasan waktu serta sanksi apabila tidak memberikan jawaban. Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat hal ini tentu akan menjadi hambatan tersendiri.

Peran serta masyarakat ini dapat dilaksanakan melalui mekanisme:

  1. Pemberian informasi mengenai penyelenggara negara sebagai hak masyarakat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada instansi terkait atau Komisi Pemeriksa yang harus disertai dengan data-data: a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan kartu identitas; b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
  2. Informasi yang disampaikan tersebut harus juga ditembuskan kepada: a. Pimpinan MPR jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota MPR; b. Pimpinan DPR  jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota DPR; c. Presiden jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang setingkat Menteri atau Kepala Kepolisian Negara; d. Ketua Mahkamah Agung  jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Hakim Agung, Hakim Tinggi, atau Hakim; e. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota BPK; f. Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota DPA; g. Pimpinan DPRD Propinsi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Propinsi atau Gubernur; h. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota  jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota;  i. Pimpinan Pejabat tertentu,  jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat yang mempunyai fungsi strategis atau pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya PP ini menghendaki informasi yang disampaikan oleh masyarakat disampaikan secara bertanggungjawab dengan mengemukakan fakta yang diperolehnya, menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum dan mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mekanisme di atas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang ingin berperan serta dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN serta diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat.

Lebih penting dari sekedar pengaturan tentang mekanisme dan pemberian perlindungan dan kepastian hukum, adalah upaya pemberdayaan masyarakat supaya mempunyai kemampuan dan terlebih keberanian memberikan informasi dan melaporkan tentang praktek penyelenggaraan negara. Untuk itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung bagi terwujudnya penyelenggara negara yang bersih. Upaya pemberdayaan masyarakat ini penting dilakukan karena esensi utama peran serta masyarakat adalah masyarakat aktif. Tanpa masyarakat aktif peraturan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN akan tidak efektif.

6. Tantangan-Tantangan dalam Pengawasan Anggaran oleh Publik

Dalam upaya untuk berpartisipasi dalam pengawasan anggaran, masyarakat seringkali menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut bisa berasal dari diri masyarakat sendiri dan bisa juga berasal dari pemerintahan. Kendala-kendala tersebut antara lain berupa:

  1. Sistem yang terbangun belum memberikan ruang yang luas, aman, dan memadahi bagi pengembangan partisipasi dalam pengawasan public terhadap anggaran publik.
  2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa anggaran publik merupakan bagian dari kehidupan sosial-politiknya yang oleh karenanya harus juga diawasi.
  3. Masih rendahnya kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran dibutuhkan kemampuan membaca angka-angka yang ada dalam dokumen anggaran serta kemampuan menganalisis angka-angka tersebut. Sementara itu kemampuan masyarakat untuk membaca serta menganalisis dokumen anggaran masih rendah. Partisipasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas karena esensi dari partisipasi adalah masyarakat aktif. Tanpa masyarakat aktif, ruang partisipasi yang sudah terbuka tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.
  4. Belum terbangun kemauan politik (political will) dari sebagian besar Pemerintah untuk menciptakan transparansi anggaran. Anggapan bahwa pemerintah telah menerima mandat yang penuh dari masyarakat merupakan sumber dari ketidakterbukaan pemerintah dalam hal anggaran publik. Dengan demikian akses masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai prasyarat partisipasi menjadi tidak ada.
  5. Belum terbangun kemauan politik (political will) dari legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kontrol terhadap anggaran. Bahkan dalam banyak kasus oknum anggota DPRD terlibat dalam berbagai penyimpangan pelaksanaan anggaran[15].
  6. Sudah berkembangnya kultur tanpa partisipasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga partisipasi sering dimaknai sebagai ekspresi resistensi.
  7. Sistem informasi anggaran masih bersifat pasif. Untuk mendapatkan informasi, masyarakat sendiri yang harus mencari informasi berkaitan dengan keuangan daerah. Sistem ini jelas tidak mendorong inisiatif masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
  8. Perangkat hukum yang dapat menjadi dasar yang memberikan jaminan bagi partisipasi masyarakat masih minim. Perangkat hukum yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ini penting karena selain supaya masyarakat mengetahui hak, kewajiban, tanggungjawab serta mekanisme dalam berpartrisipasi, masyarakat juga memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya tersebut.

 Rekomendasi.

Berkaitan dengan uraian etrsebut di atas, hal-hal yang penting dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran public adalah sebagai berikut:

  1. Perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pelaksanaan anggaran publik.
  2. Perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat misalnya dengan pelatihan-pelatihan tentang anggaran dan analisis anggaran sebagai bekal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran public.
  3. Selalu mendorong dibukanya ruang-ruang partisipasi dalam pengawasan terhadap anggaran publik terutama di tingkat lokal.
  4. Diperlukannya UU tentang kebebasan memperoleh informasi sebagai prasyarat utama bagi pelaksanaan partisipasi dalam pengawasan oleh masyarakat terhadap anggaran public. Atau paling tidak upaya yang bisa menciptakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat berkaitan dengan perolehan informasi dokumen publik.***

End Note

* Makalah disampaikan pada Seminar “Peran Masyarakat  Dalam Pengawasan Anggaran Daerah”, diselenggarakan atas kerjasama: KPBH ATMA Pati dengan Delegasi Uni Eropa di Indonesia, Hotel Kurnia, Sabtu 28 Mei 2005.

** Peneliti pada Pusat Penelitian Dinamika Politik Lokal (P2PL) Lembaga Percik Salatiga dan Fasilitator Pengembangan Metode dan Peningkatan Kapasitas FPPM-Bandung.

[1] Ini tampak dari hasil assessment di Denpasar, Manado, Samarinda, dan Mataram, mereka memahami anggaran adalah uang. Lihat Luh Nyoman Dewi T, Membangun  Kontrol Rakyat terhadap Anggaran Lokal, PSPK, Jakarta, 2003, hal. 2.

[2] Pemahaman ini tampak dalam ungkapan-ungkapan masyarakat ketika, misalnya ada alokasi anggaran untuk bangunan fisik di lingkungannya, masyarakat mengatakan bahwa bangunan itu merupakan bantuan dari pemerintah, padahal uang untuk membangun tersebut merupakan uang yang diperoleh dari rakyat yang memang diperuntukkan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat.

[3] Dr. Mardiasmo, MBA, Akt., “Akuntansi Sektor Publik”, dalam Luh Nyoman Dewi T, Membangun  Kontrol Rakyat terhadap Anggaran Lokal, PSPK, Jakarta, 2003, hal. 2.

[4] Lihat Ibid

[5] Dalam  Ihsan Haerudin, “Anggaran Pro Rakyat Miskin”, Bujet, Edisi 9/Oktober 2003, hal. 48 – 49.

[6] Agus Priyanto, “Mendorong  Partisipasi Publik untuk Transparansi APBD”, Bujet, Edisi 10/Nopember – Desember 2003, hal. 43-44.

[7] Dalam Ibid

[8] Lihat Ganjar Kurnia, “Jangan Ada Rahsia Diantara Kita”, Bujet, Edisi 3, Pebruari 2003, hal. 43-44.

[9] Dalam Ibid, hal. 43.

[10] Budi Rajab, “Pengawasan Masyarakat atas Institusi Kenegaraan”, Bujet, Edisi 10 / Nopember-Desember 2003, hal. 46.

[11] Dalam Ibid.

[12] Suhirman, “Mendefinisikan Partisipasi: Penelusuran Awal Atas Konsep, Tahap, Dan Dinamika Partisipasi”, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Forum Pengembangan partisipasi Masyarakat ke-7 (PF VII FPPM) di Ngawi, 15 – 18 Juli 2003.

[13] Asas akuntabilitas dan asas keterbukaan merupakan dua asas dari tujuh asas penyelenggaraan negara yang baik yang dicantumkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas-asas ini tercantum dalam pasal 3 UU tersebut.

[14] Lihat, Notulensi Forum Regional FPPM di Pati, 3-5 November 2004.

[15] Mengenai kasus-kasus penyimpangan APBD oleh anggota dewan, Lihat Bujet, Edisi 06/Th II/Juli 2004, “Data Kasus Korupsi DPRD Yang  Terungkap Dan Diproses Selama 6 Bulan Pertama Tahun 2004”, yang bersumber dari ICW up date 26 Juli 2004/ www.antikorupsi.or.id.