Tuesday, 21 October 2014
   

Statistik

Anggota: 32986
Berita: 125
Pranala: 3
Pengunjung: 3837118
Saat ini ada 4 tamu online
.
Partisipasi masyarakat lokal.. PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Slamet Luwihono   
Tuesday, 02 October 2007

OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
Upaya Mewujudkan Kesimbangan Akses Terhadap Lingkungan

1. PERMASALAHAN

Secara ekologis, lingkungan hidup dipandang sebagai satu sistem yang terdiri dari subsistem-sistem. Dalam ekologi juga manusia merupakan salah satu subsistem dalam ekosistem lingkungan. Dengan demikian manusia adalah satu kesatuan terpadu dengan lingkungannya dan diantaranya terjalin suatu hubungan fungsional sedemikian rupa. Dalam hubungan fungsional tersebut manusia dan lingkungan terdapat saling ketergantungan dan saling pengaruh yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekosistem secara keseluruhan. Untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar subsistem dalam ekosistem diperlukan sistem pengelolaan secara terpadu.


Sebagai suatu ekosistem, lingkungan hidup mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda Politik pembangunan – terutama- di negara-negara berkembang yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi untuk mengejar kesejahteran rakyat sering mendatangkan permasalahan di bidang lingkungan. Permasalahan lingkungan ini biasanya bersumber pada dorongan untuk memanfaatan secara terus menerus dan belebihan sumber daya alam tanpa memberhatikan daya dukung sumber daya alam tersebut. Untuk mengejar kemakmuran, sumber daya alam dipandang sebagai faktor produksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
Politik pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sampai saat ini lebih didasarkan kepada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi. Dengan perkataan lain sumber daya alam (hutan tambang, dan sumber daya air) dipahami dalam konteks economic sense dan belum dipahami sebagai ecological & sustainabel sense. Sementara itu di sisi lain ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun kualitas. Perlakuan terhadap lingkungan yang demikian ini yang menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi terganggu yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik lingkungan antara eksploitir lingkungan yang biasanya pengusaha atau penanam modal dengan masyarakat yang merasa terganggu dengan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut.
Konflik lingkungan terjadi, sebagai akibat adanya bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis diantara institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang meliputi masyarakat, pemerintah dan pengusaha atau investor. Dalam hal ini terdapat pemahaman di kalangan pengusaha bahwa sumber daya alam merupakan lahan yang secara legal telah dikuasakan oleh negara kepadanya untuk dikelola secara komersial dengan tujuan memberikan keuntungan ekonomis yang besar. Dukungan dari pemerintah yang merupakan sumber legalitas kegiatan eksploitasi sumber daya alam oleh pengusaha dilakukan dalam bingkai untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan mencapai kesejahteraan dengan cara eksploitasi sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal justru seringkali tidak menyentuh masyarakat lokal tersebut. Lebih jauh upaya eksploitasi tersebut justru menjadi ancaman kehidupan sosial ekonomi mereka. Perlakuan pengusaha yang didukung oleh pemerintah melalui kebijakannya yang tidak memihak dan tanpa melibatkan masyarakat –yang biasanya sebagai penderita kerusakan lingkungan- menjadi pemicu utama terjadinya ketidakpuasan dalam masyarakat. Akumulasi ketidakpuasan yang bertemu dengan semangat berjuang memperbaiki nasib secara kolektif menjadi penyebab munculnya konflik ke permukaan.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa salah satu pemicu timbulnya konflik lingkungan adalah adanya kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh pengusaha seringkali tidak memihak kepada masyarakat. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, seringkali masyarakat tidak dilibatkan, padahal dalam kebanyakan kasus-kasus lingkungan korbannya adalah masyarakat baik sebagai individu maupun kollektif. Manakala hubungan antara komponen-komponen dalam struktur sosial tidak harmonis dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan maka kemungkinan timbulnya konflik lingkungan semakin besar. Dalam rangka menghindarkan konflik lingkungan serta supaya pemanfaatan lingkungan memihak kepada kepentingan masyarakat maka monopoli akses terhadap lingkungan oleh pemerintah dan pengusaha harus mulai dikurangi dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan menjadi penting dilaksanakan untuk membentuk keseimbangan integasi sosial antar komponen struktur sosial di atas. Dalam sosiologi, integrasi sosial lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk membentuk kedekatan hubungan baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik. Peran serta masyarakat ini dapat dijadikan sebagai proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Permasalahannya adalah bagaimana peran serta masyarakat lokal digunakan sebagai instrumen komunikasi dengan pihak pengusaha dan atau pemerintah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menekan konflik, dan apa hambatan-hambatannya dalam proses pelibatan masyarakat lokal tersebut.

2. PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL SEBAGAI INSTRUMEN KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Alasan Partisipasi Masyarakat

Dalam praktek eksploitasi sumber daya alam, seringkali pengusaha yang didukung dengan kebijakan pemerintah menghindar dari pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif dianggap akan memakan waktu yang lama dalam proses-proses perencanaan dan analisis yang akhirnya berdampak pada terhambatnya kebijakan atau proyek. Bagi kalangan pengusaha, pelibatan masyarakat lokal dipandang hanya akan menambah beban biaya dan memperpanjang operasional proyek yang bisa mendatangkan kerugian atas investasinya. Padahal apabila dipahami dengan baik pendekatan partisipatif ini akan mengurangi potensi timbulnya konflik lingkungan yang justru dapat menekan biaya sosial yang mungkin timbul. Dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, proyek atau program, dimungkinkan antara lain merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima dan dapat membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian suatu program yang terkait dengan eksploitasi lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat lokal yang akan terkena dampak kegiatan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat lokal tersebut dan menuangkannya dalam konsep yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dalam berbagai faktor.
Masalah lingkungan yang sering timbul tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial dan politik. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa distribusi kekuasaan yang tidak merata menjadi penyebab ketimpangan akses terhadap lingkungan antara pengusaha dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan di satu pihak dengan masyarakat yang dikuasai dipihak lain. Lebih lanjut ketimpangan ini sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tanpa rumusan resolusi konflik yang jelas. Dari sinilah pendekatan baru harus disertakan, yaitu partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
Dari sini dapat ditarik suatu alasan penting berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal ini yaitu untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Upaya pelibatan masyarakat lokal dapat dijadikan sarana memahami budaya masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan dieksploitasi, mendiskripsikan hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam yang dieksploitasi, anatar masyarakat denganmasyarakat dan pada akhirnya untuk mencari solusi kemungkinan pengembangan masyarakat lokal (community development).

B. Pengertian

Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok yaitu kelompok –masyarakat- terkena kebijakan dan kelompok pengambil keputusan. Canter (1977) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggungjawab. Secara sederhana ia mendefinisikan sebagai feed forward information (komunikasi darai pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).
Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan instrumen hubungan timbal balik dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan pengusaha dengan masyarakat dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keselarasan hubungan sosial antara dua kelompok beda kepentingan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan lebihlebih lanjut adalah untuk mempersempit kesenjangan akses terhadap lingkungan antara dua kelompok masyarakat yang terjadi selama ini. Ada harapan dibalik pendekatan partisipatif tersebut yaitu supaya ada kebijakan yang “lebih baik”, yaitu kebijakan yang lebih memberikan manfaat pada masyarakat berupa diperolehnya kesejahteraan.
Berdasarkan sifatnya oleh Cormick (1979) peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambila kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Pendekatan partisipatif yang bersifat konsultasi ini dalam penggolongan peran serta masyarakat menurut Wengert (1979) dapat dikategorikan sebagai partisipasi sebagai suatu kebijakan yaitu yang memberikan hak untuk dikonsultasi (right to be consulted).
Berbeda dengan konsultasi, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monompoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat. dengan konsep ini ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alat Komunikasi.

Bertolak dari dua penggolongan partisipasi masyarakat berdasarkan sifatnya di atas, maka partisipasi yang bersifat kemitraan lebih potensial untuk dikembangkan sebagai instrumen komunikasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan denga lingkungan. Pemahaman pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fundamen pengembangan partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Karena menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat maka masukan, pandangan dan pendapat masyarakat haruslah diposisikan sebagai masukan yang bernilai untuk mewujudkan keputusan yang responsif. Dengan konsep kemitraan, partisipasi masyarakat didayagunakan sebagai instrumen penting untuk mendapatkan masukan berupa informasi dari kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Kapan sebaiknya partisipasi masyarakat mulai dilakukan. Terhadap hal ini Smith dan banyak ahli lainnya menyarankan partisipasi dengan konsep kemitraan seharusnya dilakukan lebih awal dalam proses perencanaan, sehingga anggota masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih awal dan penting. Kalau tidak demikian mpublik akan melihat proses partisipasi hanya sekedar sebagai ,apa yang disebut oleh Arnstein, tokenism, karena banyak keputusan kunci diambil tanpa melibatkan masyarakat.
Hubungan sosial yang terjadi dalam konsep kemitraan ini adalah hubungan yang paralel, bukan hubungan yang hirarki. Dengan hubungan yang paralel ini akan terwujud hubungan yang harmonis dalam pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dengan pengusaha. Partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan ini akan terwujud apabila pemerintah memberikan dukungan dengan menuangkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengusaha (eksploitir) mengambil keputusan bersama-sama dengan masyarakat. Tanpa dukungan pemerintah tersebut menjadi sangat sulit kedua kelompok yang berbeda kepentingan untuk disatukan menjadi mitra. Dengan demikian kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor penentu terjadinya komunikasi yang seimbang antara pengusaha dengan masyarakat. Dalam tahapan ini seharusnya sudah terjadi perubahan paradigma pemerintah dalam pengelolaaan lingkungan dengan tidak lagi melakukan keberpihakan kepada pemilik modal semata.
Dalam teori politiknya Gibson (1981) berkaitan dengan partisipasi ini terdapat paham Participatory Democracy yang menyatakan bahwa:


Penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepeda mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan kelompok kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaaan kepentingan dapat dijembatani.

Pengembangan participatory democracy ini lebih cocok dalam mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen komunikasi antar dua kelompok yang berbeda kepentingan dari pada paham elite democracy. Masih menurut Gibson, paham yang terakhir disebut ini melihat hakekat manusia sebagai makhluk yang mementingkan diri sendiri. Upaya mementingkan diri sendiri yang berkembang menjadi pemburu kepuasan akan menjadi tidak rasional apabila mereka disatukan dalam kelompok. Oleh karena itu, menurut paham ini dalam hal terjadi konflik kepentingan antar kelompok-kelompok dalam masyarakat, keputusan merupakan kewenangan mutlak dari kelompok elit yang menjalankan pemerintahan.
Dalam partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi, masyarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kedudukan yang seimbang akan lahir kemampuan tawar-menawar yang sama antara pemrakarsa dan masyarakat.
Untuk mengefektifkan peran serta masyarakat mutlak dibutuhkan prakondisi-prakondisi. Hardjasoemantri merumuskan syarat-syarat agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut:

Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.

Informasi lintas batas (transfrontier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia;

Informasi tepat waktu (timely information) ; suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Dengan dmeikian masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan.

Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information).

Informasi yang dapat dipahami (comprehensible information).



3. HAMBATAN-HAMBATAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan memang sangat ideal dalam ragka pemanfaatan lingkungan berbasis kepentingan masyarakat. Namun dalam praktek, proses pelibatan bukan berati tanpa kendala yang mana kendala tersebut justru akan berpengaruh pada tujuan dari pelibatan itu sendiri. Terdapat beberapa kendala yang perlu memperoleh perhatian dalam merancang rencana pelibatan masyarakat. Kendala-kendala dimaksud adalah antara lain:

Semakin banyaknya kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam isu-isu lingkungan, baik mereka yang diundang ataupun tidak sebagai peserta kemitraan yag justru menghambat proses komunikasi yang hendak dibangun. Lebih lanjut perlu dikaji seberapa jauh kelompok-kelompok tersebut terutama yang aktif mewakili kepentingan kelompok stakeholders yang akan terkena suatu kebijakan. Akibatnya pemrakarsa (pemerintah dan atau pengusaha) harus melakukan usaha khusus untuk menlakukan pendekatan terhadap kelompok stakeholders tersebut. ini tentunya berkaitan dengan kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi wakil masyarakat. Keberhasilan untuk menentukan masyarakat yang tepat sangat terrgantung akan desain program “penyertaaan”.

Masyarakat kurang memahami Informasi tentang lingkungan dan bahaya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Biasanya masyarakat baru akan “mengeluh” apabila sudah menderita kerugian. Tingkat kesadaran yang kurang ini bisa dipahami karena kehidupan mereka sudah disibukkan dengan aktivitas sehari-hari untuk memenihu kebutuhan dasar mereka.

Kurangnya atau tidak adanya informasi dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hak dimaksud adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban memelihara lingkungan.



Kelamahan lain yang lebih penting adalah seringkali masyarakat kehilangan semangat selama masa pengembangan proyek yang cukup lama . Hambatan-hambatan di atas tentunya tidak seharusnya dipandang oleh pemrakarsa sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Apabila partisipasi masyarakat hanya dipahami sebagai strategi memperoleh legitimasi dari publik terhadap suatu kegiatan esploitasi sumberdaya alam hambatan-hamabatan tersebut akan menjadi tidak penting dipersoalkan. Tetapi apabila pendekatan partisipatif benar-benar akan diguakan sebagai instru menkomunikasi antar kelompok kepentingan, hambatan tersebut tentunya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.

4. CATATAN PENUTUP

Pendekatan partisipasi masyarakat lokal sebagai instrumen komunikasi antara kelompok-kelompok hanya bisa diwujudkan dnegan menggunakan partisipasi yang bersifat kemitraan. Dengan kemitraan, masyarakat dan pemrakarsa mempunyai posisi/kedudukan dan kapasitas yang sama dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan rencana pemanfaatan lingkungan. Pemakaian konsep kemitraan ini tentunya tidak hanya sekedar untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik dalam eksploitasi sumber daya alam. Konsep kemitraan ini akan menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemrakarsa dengan masyarakat lokal. Penerapan pendekatan partisipatis yang bersifat kemitraan benar-benar memposisikan masyarakat yang akan terkena dampak suatu kebijakan sebagai bagian dari pengambil keputusan. Dengan konsep ini akan terbangun komunikasi dan hubungan sosial yang seimbang yang dapat menekan potensi konflik menyeimbangkan akses terhadap lingkungan..
Pelibatan masyarakat seharusnya sudah dilakukan lebih awal yaitu dalam tahapan perencanaan, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan penting sejak dini. Apabila proses pelibatan masyarakat benar-benar untuk tujuan mencapai hasil yang optimal tidak hanya bagi pemrakarsa tetapi juga bagi masyarakat, maka partisipasi hendaklah bukan dipandang sebagai kegiatan formalitas yang sekedar untuk memperoleh legitimasi publik.
Untuk mengatasi hambatan dalam pendekatan partisipatif, penguatan pengetahuan masyarakat lokal tentang lingkungan, pengelolaan dan bahayanya menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Upaya penguatan pengetahuan masyarakat lokal ini akan memperkuat posisi masyarakat dalam berkomunikasi dengan pihak pemrakarsa proyek. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya proses komunikasi yang lancar antara kelompok berbeda kepentingan tersebut. ***





DAFTAR PUSTAKA

Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Aspek Hukum peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, edisi ke tujuh, hal. 576.

Heriputri, Arimbi dan Santoso, Mas Achmad, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, WALHI, Jakarta, 1993, hal. 8.

ICEL, Demokratisasi Pengelolaaan Sumber Daya Alam, Proseding Lokakarya reformasi hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999, hal. v.

Nugroho, Heru, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001,

Usman, Sunyoto, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998,

Usman, Sunyoto, Konflik Dan Resolusi Konflk Sumber Daya Alam Perspektif Sosiologis, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 September 2001,





***

Penulis adalah staf peneliti P2PL (Pusat Penelitian Politik Lokal) Lembaga Percik Salatiga.

Lihat penjelasan umum butir 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, edisi ke tujuh, hal. 576.

Lihat, ICEL, Demokratisasi Pengelolaaan Sumber Daya Alam, Proseding Lokakarya reformasi hukum di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999, hal. v.



Lihat Usman, Sunyoto, Konflik Dan Resolusi Konflk Sumber Daya Alam Perspektif Sosiologis, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 September 2001, hal. 4. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat, pemerintah, pengusaha dan organisasi-organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam, dengan posisi, peran dan bentuk hubungan sosial yang terkait dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam telah membentuk ciri-ciri struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di kebanyakan daerah eksploitasi sumber daya alam.



Bdk, Nugroho, Heru, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal. 226.



Bdk, Usman, Sunyoto op. cit , hal. 6.



Usman, Sunyoto, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 236.



Pengertian masyarakat lokal dalam konteks ini hendaklah dipahami sebagai sekelompok masyarakat yang akan terkena dampak suatu kebijakan lingkungan dan kelompok masyarakat ini diikat oleh kepentingan yang sama berupa upaya memperoleh kesejahteraan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.



Lihat, Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal.. 254.



Heriputri, Arimbi dan Santoso, Mas Achmad, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, WALHI, Jakarta, 1993, hal. 8.



Bdk, Ibid, hal. 226



Ibid, hal. 1



Ibid, hal. 2



Ibid, hal. 2



Sebuah kemitraan adalah pengaturan yang saling disepakati antara dua atau lebih publik, organisasi swasta atau lembaga swadaya dan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama, atau untuk merealisasikan kegiatan yang disepakati bersama, untuk keuntungan lingkungan dan masyarakat. (Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Ibid, hal. 256).



Sebagai pelayan masyarakat, idealnya dalam segala kebijakannya pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak berpihak hanya kepada kepentingan pemilik modal.



Lihat, Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal.. 265.



Lewat typologinya yang dikenal dengan Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation) Arnstein (1969), menggambarkan Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat dari yang terendah meliputi: (1) Manipulasi dan (2) Terapi, dikategorikan dalam tingkatan Non partisipasi; (3) penyampaian Informasi; (4) Konsultasi dan (5) Peredam, dikategorikan dalam tingkat Tokenisme; (6) Kemitraan, (7) Pendelegasian Kekuasaan dan (8) pengawasan masyarakat merupakan tingkatan yang tertinggi yaitu Tingkat kekuasaan Masyarakat (Heriputri, Arimbi dan Santoso, Mas Achmad, op. cit. hal. 6).
.



Heriputri, Arimbi dan Santoso, Mas Achmad, op. cit. hal. 4



Hardjasoemantri, Koesnadi, Aspek Hukum peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986.



Lihat, Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, op. Cit. Hal. 265



Heriputri, Arimbi dan Santoso, Mas Achmad, op. cit. hal. 12



Lihat, Ibid, hal. 12.



Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 08 November 2007 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
.

Publikasi

Polling

Darimana anda mengetahui tentang Percik ?
 
© 2014 kampoeng percik
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.