Friday, 19 December 2014
   

Statistik

Anggota: 32996
Berita: 125
Pranala: 3
Pengunjung: 3875539
.
Kegiatan Advokasi Percik PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Thursday, 18 October 2007
Selain kegiatan penelitian dan penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi, Percik juga menyelenggarakan program yang bersifat advokasi. Diantaranya adalah:  

 

1. Program Kepemerintahan Lokal (Local Good Governance programme)

Program ini secara khusus bertujuan untuk penguatan lembaga-lembaga demokrasi di tingkat lokal, peningkatan mutu SDM, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik. Bentuk-bentuk kegiatan yang dikembangkan antara lain adalah: skill training programme di bidang ke legislatifan (legal drafting, analisis budget, dsb), pengembangan kapasitas organisasi, dan penyelesaian sengketa alternatif. Skill training programme ini antara lain diperuntukkan bagi para anggota legislatif, eksekutif, para anggota kelompok perempuan, para aktifis muda di pedesaan, dsb. Sebagai contoh kegiatan advokasi di bidang kepemerintahan lokal, adalah:

a. Lokakarya dan Pelatihan Peningkatan Kinerja Kepemerintahan yang Baik (Agustus, September 2000 dan Januari 2001)
Pada bulan Agustus, September tahun 2000 dan Januari 2001, misalnya Percik menyelenggrakan serangkaian training dibidang Legislatif Drafting bagi para anggota DPRD Salatiga, bersama dengan beberapa Staf Pemerintah Kota, dan aktivis Partai Politik. Materi pelatihan dan lokakarya ini antara lain meliputi (1)pendalaman konsep tetang pengembangan civil society, demokratisasi pemerintahan lokal, serta partisipasi politik; (2) peningkatan ketrampilan dalam bidang legislative drafting, penyerapan aspirasi masyarakat, perencanaan

keuangan daerah, pencegahan konflik
dan Alternative Dispute Resolution (ADR), dsb,
Sebagai salah satu tindak lanjut dari progam
pelatihan di atas, Percik melakukan process
documentation research (PDR) terhadap kegiatan
dan peranan sejumlah sampel tamatan pelatihan.
Selama tiga bulan (November, Desember 2000
dan Januari 2001) kegiatan para sampel tamatan,
terkait dengan materi pelatihan yang telah diterima,
dipantau. Berdasar laporan pemantauan itu, para

sampel tamatan membahas pelaksanaan dan perkembangan peran mereka pasca pelatihan, mengupayakan jalan keluar terhadap persoalan dan hambatan yang dihadapi, dan/atau memodifikasi peran yang dianggap perlu, demi mengembangkan optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang makin baik. Dengan demikian, melalui PDR diidentifikasikan pengaruh dari pelatihan terhadap realisasi kegiatan yang dilakukan oleh sampel tamatan dalam tugas masing-masing. Pengaruh itu antara lain bergantung kepada kedudukan sampel tamatan dalam lingkungan masing-masing; sampel yang berkedudukan sebagai bawahan lebih sulit mengupayakan realisasi bahan latihan, kecuali bila pemimpin di lingkungan mendukung upayanya. Jadi, kedudukan seorang peserta pelatihan turut mendukung implementasi materi latihan, bila peserta itu seorang decision maker maka makin besar peluang bahan materi latihan diterapkan. 

b. Proces Documentation Research (PDR) dan Forum Belajar Bersama Para Pengambil Keputusan di Tingkat Desa di Kecamatan Suruh. (Maret 2003)
Kegiatan Process Documentation Research (PDR) untuk para pengambil keputusan di tingkat desa diawali dengan kegiatan Forum Belajar Bersama (FBB). Forum belajar Bersama yang diadakan di Percik berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama ditujukan kepada pemerintah desa dan BPD, berlangsunng pada tanggal 21-22 Maret 2003, dengan materi otonomi desa, demokratisasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Sedangkan tahap kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Maret 2003, dengan materi yang sama dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pengurus partai politik tingkat desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Harapan dari dilaksanakan FBB oleh Lembaga Percik ini adalah supaya elemen-elemen masyarakat desa (dalam hal ini elit-elit desa baik yang menduduki jabatan formal desa maupun yang tidak menduduki jabatan formal) dapat mengintegrasikan dirinya dengan sistem yang terjadi di desa sehingga peluang untuk melaksanakan otonomi dan demokratisasi di desa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat bagi peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan desa.
Forum Belajar Bersama ini diikuti elit-elit yang menduduki jabatan formal dan elit-elit di luar jabatan formal dari enam desa di Kecamatan Suruh, Kabupaten Sematang, sebagai berikut: Desa Suruh, Desa Plumbon, Desa Reksosari, Desa Bonomerto, Desa Kebowan, Desa Kedungringin, ditambah Desa Kopeng, Kecamatan Getasan.Terdapat dua tujuan dalam pelaksanaan FBB, yaitu sebagai berikut: Pertama, sebagai forum belajar bersama tentang berbagai isu yang berkenaan dengan otonomi desa, demokratisasi di desa, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Kedua, sebagai forum sarasehan dan tukar pengalaman dari para peserta mengenai peran, aktivitas, dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing desa.Mekanisme dari ke tiga topik ini sama yang meliputi: (1) Diskusi kelompok untuk masing-masing desa, (2) Dari diskusi kelompok kemudian dilakukan pengikhtisaran oleh fasilitator, (3) fasilitator menyampaikan materi tentang topic terkait yang disipakan sebelumnya, (4) Dari hasil pengikhtisaran diksusi kelompok dan penyampaian materi dari fasilitator kemudian dirumuskan hasil FBB.
Kegiatan FBB ini ditindaklanjuti dengan kegiatan Process Documentation Research (PDR) terhadap peserta FBB. Kegiatan PDR ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana terjadi perubahan para peserta FBB dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahannya. PDR sebagai lanjutan kegiatan dua tahap FBB dilasanakan dalam tiga tahap, sebagai berikut:
(1) Tahap I : April - Mei 2003;
(2) Tahap II : Juni - Juli 2003;
(3) Tahap III : September - Oktober 2003.
Dalam setiap tahapan PDR ini dilakukan diskusi-diskusi terhadap laporan-laporan PDR yang disusun oleh para staff Lembaga Percik setelah para staf tersebut melakukan pengamatan terhadap kegiatan para peserta FBB berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan selama dua bulan berturut-turut untuk setiap tahapan. Laporan yang dibuat oleh para staff Lembaga Percik tersebut merupakan bahan untuk mengembangkan diskusi.
Diskusi tentang laporan PDR yang diselenggarakan dalam forum untuk setiap tahapan, menyangkut dua hal: (1) memperlengkapi informasi tentang peranan/kegiatan yang diamati,dan (2) menempatkan datanya, menyepakati tindak lanjut pengamatan, ketepatan, dan problem-problem yang dihadapi oleh peserta dalam menerapkan otonomi, demokrasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Dari setiap forum diskusi tentang laporan dari setiap tahapan PDR, diharapkan lahir kesepakatan tentang tindak lanjut pemecahan terhadap problem yang ada, yang kemudian dapat diamati dalam tahap PDR berikutnya. Forum diskusi laporan PDR ini diharapkan muncul kesesuaian antara peranan peserta FBB tahap I dan tahap II dengan otonomi, kriteria demokrasi, dan aspirasi masyarakat semakin dilengkapkan.

 

2. Program Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dan Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat.

Program pendidikan politik ini antara lain bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai demokrasi, hak-hak politik warga negara, serta penegakan hukum dan HAM. Untuk tujuan itu selain menyelenggarakan pelatihan (antara lain Pendidikan HAM untuk Perempuan, untuk para pamong desa, serta untuk warga gereja), berbagai bentuk advokasi, Percik juga mengembangkan materi dan modul pelatihan advokasi politik dan pendidikan HAM. Dalam rangka menyongsong Pemilu 1999, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2004, serta Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal), Percik ikut melakukan serangkaian kegiatan berikut:

(a) Pendidikan Pemilih Pemilu 1999 di Jawa Tengah dan DIY, serta di Sumba Timur.
Pendidikan pemilih di Jawa Tengah dan DIY diawali dengan workshop pembentukan jaringan komunikasi dan kerja antar-LSM untuk pemberdayaan pemilih. Lima puluh empat LSM dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan DIY bersepakat untuk bekerja bersama-sama melaksanakan pendidikan pemilih di wilayah kerja masing-masing. Selain melalui jaringan 54 LSM tersebut, pendidian pemilih di Jateng dan DIY juga dilakukakan melalui Konsorsium Pendidikan Pemilih untuk Warga Gereja yang terdiri dari Lembaga Percik, Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Jateng dan LSP Gereja Kristen Jawa. Di Sumba Timur pendidikan pemilih dilakasanakan bersama Gereja Kristen Sumba (GKS). Program pendidikan pemilih ini selain menyediakan informasi-informasi penting mengenai pelaksanaan pemilu, juga menekankan kepada penyadaran terhadap hak-hak warga negara dalam Pemilu.

(b) Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2004
Menjelang Pemilu Legislatif 2004, Percik melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan Pemilih. Dengan dukungan dana dari ICCO dan PCN, Percik melaksanakan pendidikan pemilih lintas agama di Lampung, Jawa Tengah dan Sumba. Penyelenggaraan pendidikan pemilih lintas agama ini dimulai dengan melakukan pelatihan untuk pelatih (TOT atau trainning of trainners) yang diselenggarakan besama dengan berbagai lembaga dan organisasi keagamaan di wilayah setempat. Melalui tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan pendidikan pemilih dilakukan di gereja-gereja, pesantren, ataupun di tempat-tempat umum. Pilihan penyelenggaraan pendidikan pemilih melalui tokoh agama dan lembaga keagamaan ini didasarkan pada hasil survey need assesment yang dilakukan oleh the Asia Foundation yang menunjukkan bahwa mereka merupakan sumber informasi dengan score tertinggi bagi pemilih di Indonesia.
Dengan dukungan dana dari the Asia Foundation Percik melakukan pelatihan relawan pendidikan pemilih melalui gereja di 6 wilayah, yaitu Jawa, NTT, NTB, Papua dan Maluku, Sulawesi, dan wilayah Indonesia bagian Barat. Sebanyak 360 relawan mendapatkan pelatihan. Seterusnya para relawan tersebut melakukan pelatihan di lingkungan gereja masing-masing. Untuk pendidikan pemilih ini Percik menyediakan bahan berupa brosur, leaflet, dan poster.
 

Dalam Pemilu 2004, Percik bergabung dengan JPPR dalam menyelenggrakan pemantauan pemilu. JPPR merupakan
koalisi dari 30 lembaga dan organisasi masyarakat yang bekerjasama dalam penyelenggarakan pendidikan pemilih
dan pemantauan pemilu. Untuk Pemilu legislatif 2004 JPPR merekruit 130.000 relawan yang melakukan pemantauan di
60% dari kecamatan di seluruh Indonesia yang tersebar di 32 propinsi, 438 kabupaten dan kota.

(c) Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pilkadal 2005.
Untuk pemilihan kepala daerah secara langsung di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia Percik bersama anggota JPPR lainnya, melaksanaan kegiatan pemantaun. Berdasar pembagian tugas, Percik diserahi tugas untuk ikut melakukan pemantauan di 12 propinsi, di 8 kabupaten atau kota, yang meliputi 43 kecamatan dan 542 desa. Secara khusus Percik memberi perhatian kepada partisipasi umat kristiani dalam kegiatan pemantauan, berdasar pertimbangan bahwa partisipasi umat Islam telah diperhatikan oleh ormas NU dan Muhamadiah.
Melalui kegiatan Desk Pembangunan Kehidupan Bergereja, Percik melakukan kegiatan pendidikan kewarganegaraan menyangkut Pilkada. Pendidikan kewarganegaraan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi kegerejaan. 

Kembali ke awal  

3. Program Pemberdayaan Civil Society

Program pemberdayaan Civil Society terutama menekankan pada (a) upaya pengembangan nilai-nilai pluralisme dan toleransi, serta (b) mendorong semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik. Diantara berbagai kegiatannya, termasuk didalamnya adalah Pembentukan forum-forum komunikasi lintas agama dan lintas golongan kemasyarakatan serta pengembangan forum warga (CBO) di tingkat lokal. Termasuk dalam program ini adalah:

a. Forum Sarasehan Lintas Iman: SOBAT

Perkembangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan menguatnya cirri-ciri sebagai segregated plural society. Di banyak tempat di Indonesia, relasi antar kelompok umat beragama acap kali menegang, bahkan diwarnai dengan konflik dan kekerasan. Relasi lintas agama sering diwarnai dengan ketidak percayaan dan buruk sangka yang berkepanjangan. Komunikasi lintas agama acap kali sangat terbatas dan cenderung bersifat formal dan seremonial. 

Kegiatan (baca: gerakan) dialog lintas iman dimulai sejak pertengahan tahun 1999. Bersama dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) di Salatiga, dan Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Percik memprakarsai pertemuan tiga hari, antara 15 pendeta GKJ dengan 15 kiai dari beberapa pesantren di Jawa Tengah. Keberhasilan pertemuan tersebut dalam mencipkatan suasana akrab, dan terbuka, melahirkan ide untuk mengembangkan program dialog lintas iman di tingkat lokal. Selama periode 1999-2004 kegiatan dialog lintas iman ini telah melahirkan 32 simpul lokal di Jawa Tengah yang pesertanya tidak terbatas kepada para tokoh agama saja. Para peserta itu berasal dari berbagai latar belakang agama yang ada (tidak lagi hanya Islam dan Kristen). 
Pada pertengahan tahun 2004 Percik mulai memprakarsai forum lokal dialog lintas iman di Lampung dan Sumba Barat. Di Propinsi Lampung forum lokal dialog lintas iman tersebut berkembang secara cepat di lima kabupaten dan di kota Bandar Lampung. Menjelang Pemilu 2004 kegiatan forum lintas iman ini meliputi juga berbagai kegiatan pendidikan pemilih lintas agama.
Pogram Sobat pada dasarnya berusaha untuk (1) memperbaiki relasi lintas iman melalui hubungan pertemanan yang langsung dan akrab, (2) menciptakan kesediaan untuk belajar bersama tentang konteks lokal kehidupan mereka (3) menciptakan kesediaan untuk belajar bersama mengembangkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian, krisis dan kekerasan (4) menekankan pentingnya refleksi yaitu merenungkan dan mengevaluasikan kembali proses yang sudah dilalui dan menempatkannya dalam konteks perkembangan yang lebih luas dan menyeluruh (5) kebersamaan dalam kengembangkan etika relasi yang menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan umum, kesama derajatan, kebebasan serta kearifan lokal, (6) menghargai sejarah atau konteks lokal sebagai sumber kehidupan pokok bersama, serta (7) menekankan segi-segi praktek pada tingkat akar rumput. Untuk mencapai tujuan itu program Sobat sangat menekankan kepada proses, khususnya dalam merumuskan/ mendefinisikan persoalan bersama, dan mencari penyelesaian bersama, berdasar sumber-sumber lokal.
Beberapa tema Seminar dan Workshop Sobat yang dilakukan sepanjang kurun waktu 2006:

• “Makna Kebebasan Beragama dalam Konteks Pluralitas Umat Beragama di Indonesia Pasca Reformasi.” Pilihan tema ini antara lain diinspirasi oleh kasus pengusiran jemaat Ahmadiyah di Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan kasus yang sama juga terjadi di Bogor , Jawa Barat. Bagi Sobat peristiwa itu penting untuk dikaji bahwa makna kebebasan beragama dalam konteks pluralitas di Indonesia khususnya, menjadi relevan.

• “Pertemuan Persaudaraan Antar Umat Beriman Se-Jawa Tengah: Peran Umat Beriman Dalam Memperteguh Bhineka Tunggal Ika”. Seminar ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Dalam acara seminar yang dipercakapkan adalah implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

• “Memaknai Hubungan Agama dan Negara di Indonesia (Belajar dari Polemik PBM No 9/8 Tahun 2006). Seminar ini diselenggarakan di Kampoeng Percik pada tanggal 18 Desember 2006, dan dilanjutkan dengan workshop internal Sobat pada tanggal 19 – 20 Desember 2006 di Wisma Santri Edi Mancoro Gedangan, Kabupaten Semarang.

b. Forum Kata Hawa : Forum Perempuan Lintas Iman
Sebagai upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan publik lintas iman, sejak awal tahun 2004 telah terbentuk Forum Kata Hawa di Banyu Biru dan Wonogiri. Forum perempuan lintas iman ini beranggotakan perempuan dengan berbagai latar belakang agama. Dalam awal kegiatannya Forum ini memfokuskan diri pada upaya pengembangan wacana gender dan meminimalisir terjadinya kekerasan domestik terhadap perempuan. Forum ini menyelenggrakan pertemuan rutin bulanan dengan tempat yang berpindah-pindah.
Khusus pada tahun 2006 pertemuan Forum Kata Hawa mengadakan Diskusi Nasional dengan tema, “Poligami dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Teologi, Yuridis dan HAM.” Dalam membahas tema tersebut, permasalahannya didekati dari tiga perspektif dengan menghadirkan tiga nara sumber, masing-masing Drs Amir Mahmud S.Sos, M.Ag (Forum Kita-Solo, mewakili perspektif Islam), Pdt. Nani Minarni Sag (Kata Hawa-Wonogiri, dari perspektf Kristen) dan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia (ICRP Jakarta dari perspektif Gender dan HAM).

c. Program Belajar Bersama: Sobhet.
Dalam rangka kerjasama dengan gereja-gereja di Negeri Belanda, pada Februari 2003 Percik ikut memfasilitasi dan mendukung dimulainya program lintas iman di Negeri Belanda. Program Belajar Bersama Lintas Iman yang diberi nama SOHBAT (dari bahasa Turki yang dalam bahasa Indonesia berarti sahabat atau SOBAT) berusaha mempertemukan para pendeta dan imam masjid Turki dari lima provinsi di Negeri Belanda. 

Pada pertengahan tahun 2004 serombongan peserta Sohbet
berkunjung selama tiga minggu ke Jawa Tengah untuk melakukan studi banding lima simpul Sobat
yaitu Salatiga, Pekalongan, Purwodadi, Wonogiri dan Klaten.
Perkunjungan balik yang sama akan dilakukan oleh rombongan Sobat yang akan mengunjungi Negeri Belanda pada bulan Maret 2006.

Perkunjungan balik kemudian dilakukan oleh 10 delegasi Sobat Indonesia yang berkunjung ke Negeri Belanda pada bulan Maret 2006 dengan dukungan dari PCN Belanda. Kesepeuluh delegasi tersebut terdiri dari Pendeta, Ulama dan Staf Sobat Percik.


 

d. Desk Pengembangan Kehidupan Bergereja (DPKB)
DPKB merupakan wadah yang diluncurkan pada tanggal 9 Desember 2003 oleh dua lembaga yaitu CRWRC dan Lembaga PERCIK. Area of concern dari Desk PKB adalah pembangunan masyarakat sipil dalam bergereja. Corncern ini pada satu pihak tertuju pembangunan kehidupan bergereja ke dalam, yaitu kehidupan bergereja dari anggota gereja dengan menampakkan nilai-nilai kristiani dalam interaksi sehari-hari, dan pada pihak lain ia sekaligus menjadi kehidupan dan interaksi yang membangun masyarakat sipil dengan mengacu pada nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, transformasi, demokratisasi, pluralitas, kesinambungan dan pemberdayaan. Nilai-nilai yang diangkat ini adalah nilai-nilai kristiani yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan publik dalam masyarakat sipil, sehingga ruang publik menjadi ajang yang di dalamnya semua anggota masyarakat dapat berinteraksi secara terus menerus dengan setara, partisipatif, demokratis dan mengakui kemajemukan menuju masyarakat yang mampu menentukan bagi diri sendiri apa yang mereka inginkan dan kemana mereka akan mengarah.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPKB, antara lain:
1. Pendidikan pemilih (voter education) menjelang Pemilu 2004 untuk sejumlah gereja di Jawa Tengah.
2. Pertemuan Lintas Agama di Sumba menjelang Pemilihan Umum Presiden 2004
3. Penerbitan booklet Seri Pendidikan Kewarganegaraan dan Seri Pengetahuan Hukum untuk Masyarakat.
4. Mengisi kegiatan-kegiatan pembinaan anggota jemaat sekitar persoalan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, hubungan gereja dan negara, kerukunan hidup beragama, dan sejenis lainnya.
5. Melayani konsultasi hukum kepada gereja-gereja terutama soal tanah, yayasan, dan pembangunan tempat ibadah.

e. Teologi Lokal (2006)
Dalam program ini, secara ringkas yang dimaksud dengan Teologi Lokal adalah semua bentuk atau jenis refleksi iman yang menggunakan sumber-sumber lokal. Berbagai isu dan persoalan lokal yang menyangkut kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat luas menjadi materi penting dalam berteologi lokal. Istilah lokal dipilih untuk memberikan penegasan terhadap pentingnya kepekaan terhadap realitas lokal dalam proses berteologi.

Program teologi lokal ini berusaha untuk memberi ruang gerak dan penghormatan kepada hadirnya berbagai persoalan lokal yang sangat beraneka ragam sebagai bahan mentah berefleksi, dan sekaligus mendialogkannya dengan perkembangan yang ada dilingkungan teologi resmi dan teologi akademis. Kehadiran teologi lokal diharapkan akan mendorong gereja untuk lebih terbuka dan melibatkan diri kepada keanekaragaman persoalan nyata dari pergumulan hidup manusia kini dan di sini. Ada tiga kata kunci yang penting dalam program ini, yaitu menghormati, memberi tempat dan perhatian kepada realitas lokal. Ketiganya merupakan semangat yang mendasari program ini.

Sebagai tahap awal kegiatan program ini, melibatkan kerjasama antara Lembaga Percik dengan GKJ Purwodadi, GKJ Baturetno, serta dengan Kerkinactie di Negeri Belanda melalui pengutusan Ibu Josien Folbert dan Pdt. Jaspert Slob. Sejak bulan Juni 2006 kelompok kerja ini secara rutin mengadakan (1) diskusi dua mingguan tentang konsep dan metodologi yang dipakai, (2) menyusun suatu bibliografi beranotasi tentang teologo konstektual, (3) mengumpulkan cerita-cerita yang menyangkut ketegangan antara teologi lokal yang berlaku resmi dengan praktek yang dihayati, (4) merekam cerita-cerita dengan muatan sejarah dan pergumulan lokal, (5) membangun jaringan, forum, kelompok, dan sebagainya, untuk menciptakan kesempatan dimana refleksi bersama unsur-unsur lokal dapat dilakukan.

f. Wacana Lintas Iman
Program ini diharapkan dapat memberikan refleksi teologis antropologis terhadap kegiatan dari hasil Sobat dan Kata Hawa. Disamping itu dengan program ini diharapkan dapat memberikan refleksi terhadap istilah-istilah teologis baik dalam Islam maupun Kristen. Beberapa dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, sejumlah pendeta GKJ dan Percik membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan program ini pada bulan September 2006, dan dilanjutkan dengan pertemuan bulanan. 

Kembali ke awal  

4. Program Pendampingan di Bidang Hukum

Percik memiliki dua program di bidang pendampingan hukum yaitu program bantuan hukum di bidang litigasi dan non litigasi yang dilakukan oleh Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH), dan program peningkatan fungsi kepolisian beorientasi masyarakat (COP) di Salatiga.

a. Program Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH)
Dalam pelayanannya biro ini mengutamakan pelayanan kepada golongan yang secara ekonomi, sosial, hukum dan politik terpinggirkan. Sejak tahun 1996 hingga 2004 BPBH telah menangani secara selektif 52 perkara yang berupa perkara pidana, perdata, keluarga, tanah dsb. Sejak dua tahun terakhir BPBH Percik menangani kasus-kasus class action, antara lain berkenaan dengan kasus penggunaan air dan reclaiming tanah.

b. Program Peningkatan Fungsi Kepolisian Beorientasi Masyarakat (Community Oriented Policing - COP) di Salatiga.
Program ini dilatarbelakangi oleh
buruknya citra polisi di mata masyarakat yang berakibat pada kurang harmonisnya
hubungan masyarakat dengan polisi. Masyarakat takut dan enggan berhubungan dengan
polisi karena mereka memandang polisi sebagai sosok yang mengancam, bukan sebagai
pengayom. Rasa takut masyarakat terhadap polisi dan citra polisi yang buruk
itu tidak boleh dibiarkan karena rasa takut itu bisa berkembang menjadi apatisme
atau sebaliknya bisa menjadi sangat agresif, dengan mengambil alih peran polisi
dalam bentuk main hakim sendiri, seperti gejala yang cukup banyak di masyarakat.
Baik apatisme maupun agresivisme harus dicegah. Hubungan sinergi antara polisi

dan masyarakat perlu dikembangkan. Polisi tidak boleh dibiarkan bermain sendiri dalam pemeliharaan keamanan. Hubungan yang kaku dan tegang antara masyarakat
dengan polisi harus dicairkan dan diakrabkan agar tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan (saling membutuhkan). Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan perlu diupayakan, kecurigaan
masyarakat terhadap polisi perlu dikikis, rasa saling-percaya perlu dibangun.
 
Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dalam program ini yaitu :
1. Mencairkan hubungan antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya agar
tercipta kemitraan yang dilandasi oleh saling percaya dan saling membutuhkan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan polisi dalam jalinan kerjasama proaktif
dengan masyarakat.
3. Menciptakan suasana kondusif bagi upaya meniadakan terjadinya tindakan
kriminalitas.
Dari tujuan tersebut di atas, perubahan yang diharapkan antara lain adalah meningkatnya kinerja polisi dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta berubahnya persepsi masyarakat terhadap polisi dari yang menganggap polisi sebagai sosok yang menakutkan, "pemeras", korup, "pelindung" penyakit masyarakat menjadi polisi sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan
ketertiban dan keamanan.

Kegiatan program COP ini antara lain meliputi (1) Need assesment untuk memperoleh
pengetahuan awal tentang masalah-masalah di masyarakat yang berkaitan dengan
peranan dan tugas polisi (kamtibmas). Persoalan kamtibmas tidak selalu muncul
dalam bentuk "statistik" (besar-kecilnya angka kriminalitas di masyarakat)
tetapi bisa dalam bentuk respek dan respon masyarakat terhadap polisi. Meskipun
jumlah kriminalitas di satu wilayah kecil misalnya, belum tentu respon dan
respek masyarakat terhadap polisi positip. Hal-hal semacam ini tidak bisa
diketahui secara pasti tanpa adanya penelusuran secara mendalam. (2) Seminar
mengenai temuan-temuan dalam need assesment untuk memperoleh masukan dari
berbagai kalangan dan juga untuk membangun komitmen bersama antara polisi
dan stakeholder di wilayah terpilih. (3) penyelenggaraan FGD (Focus Group
Discussion) untuk secara bersama-sama melakukan pemetaan terhadap persoalan-persoalan
yang ada di masyarakat, serta secara bersama-sama pula merumuskan cara pengatasannya,
(4) melaksanakan program-program aksi yang menunjang tujuan advokasi. Seluruh
bentuk dan jenis kegiatan advokasi dikoordinir oleh sebuah kelompok kerja
(Pokja) yang dibentuk dan dipilih oleh komunitas di wilayah program.
Kemudian dalam kurun waktu 2006 COP melakukan beberapa kegiatan lanjutan yaitu:
1. Seminar dengan tema:

(a) “Hak Asasi Hidup Aman bagi Individu” (Januari 2006) dengan serangkaian diskusi mengetengahkan persoalan-persoalan terkait, antara lain:
• Citra Polisi Masa Lalu & Ke Depan
• Belajar COP dari Yogyakarta
• Aturan Terkait Perwujudan Rasa Aman
• Polmas Atau COP
• Jaring Asmara Bukan untuk Elite Saja
• Perda tentang Kesejahteraan Sosial
• Perubahan Kultur Polisi dari Militer ke Sipil

(b) “Kontribusi Peran Pemangku Hak Dalam Arena PILKADA Langsung Salatiga 2006” (Maret 2006). Dalam seminar itu dibahas antara lain mengenai isu-isu terkait dengan:
• Bagaimana Mengawal Demokrasi Melalui Pilkada Salatiga
• KPUD, Regulasi dan Sosialisasi Pilkada
• Peran Panwas dalam Mengawasi Pilkada 2006
• Peran Pemantau dalam Pikadal Salatiga 2006
• Peran Polisi dalam Pengamanan Pilkada 2006

2. Publikasi:
• Koran Visi dan Misi calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga dalam Pilkakada 2006.
• Leaflet serta selebaran-selebaran mengenai hak hidup aman dan beberapa sosialisasi kepada para pengguna jalan diantaranya penggunaan helm yang benar.
• Majalah Kenthongan: yang merupakan wahana saling bertukar informasi untuk pokja-pokja COP.


 
Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 18 October 2007 )
 
.

Publikasi

Polling

Darimana anda mengetahui tentang Percik ?
 
© 2014 kampoeng percik
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.