Thursday, 30 October 2014
   

Statistik

Anggota: 32987
Berita: 125
Pranala: 3
Pengunjung: 3844433
.
SEMINAR INTERNASIONAL KE-9 PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Panitia Seminar Internasional   
Friday, 25 July 2008

KESIMPULAN SEMENTARA SEMINAR INTERNASIONAL IX 

”Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal Di Indonesia dan Asia Tenggara”

SI ke IX kali ini, yang mengambil topik Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, diselenggarakan sejak tanggal 15 sampai 17 Juli 2008, di Kampung Percik Salatiga. 36 makalah dan sejumlah diskusi hangat telah dibahas dalam seminar tersebut, beberapa kesimpulan sementara dapat dikemukakan sebagai berikut.

Sejak reformasi 1998 pemikiran tentang demokrasi dan desentralisasi muncul ke permukaan sebagai tanggapan balik atas kekuasaan sentralistik rezim Soeharto. Angin segar perubahan ini di satu sisi memberikan peluang bagi terlaksananya hak-hak politik rakyat, di sisi lain telah pula memicu menguatnya aktivitas politik yang mengandung permainan politik identitas.

            Politik identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan politik identitas tercermin mulai dari upaya memasukkan nilai-nilai ke dalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan sparatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terrefleksikan dari beragam upaya untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syari’ah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

            Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Dari sejumlah makalah yang dikaji dalam diskusi Topik I, antara lain terungkap adanya aspek struktural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan ekonomi saat ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan diri sebuah kelompok primordial, berkelindan dengan aspek keterwakilan politik dan institusional. Dalam konteks keterwakilan politik belum meluas dan melembaganya partisipasi dan keterwakilan politik masyarakat secara komprehensif telah memicu munculnya kebijakan yang diskriminatif dan eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas. Sementara meluasnya kekhawatiran yang muncul akibat ketidakpastian situasi dan adanya potensi hilangnya hak-hak previlege berubahnya tatanan institusional pemerintahan memicu pula penguatan dan internalisasi sentimen.

            Berdasarkan fenomena yang terjadi di Aceh, Riau, Sulawesi Barat dan Sumatera Barat, misalnya, terunkap korelasi antara beberapa persoalan klasik, yaitu ketidakadilan ekonomi, kebuntuan keterwakilan politik dan minimnya penghormatan terhadap eksistensi lokal (etnis, agama, mayoritas) dan praktek pemeritahan masa lalu dengan bangkitnya identitas primordialisme di Indonesia.

            Kecenderungan arah perkembangan politik identitas di Indonensia, dari satu sisi, masih dapat dikatakan sebagai respon yang wajar dari sebuah negara yang baru saja terlepas dari sebuah sentralisasi kehidupan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Suatu fenomena yang barangkali dapat dibaca sebagai pemulihan keterwakilan dalam makna yang komprehensif. Di sisi lain penciptaan politik identitas yang mendasarkan atas perbedaan juga mengandung potensi untuk menebarkan konflik, baik dalam skala kecil (perasaan tersisih, tertindas, dan terancam) maupun skala besar yang terwujud dalam tindakan-tindakan kekerasan. Peristiwa (agama resmi vs agama lokal) di sebuah desa di Menoreh telah menunjukkan gejala itu.

            Kajian mengenai kebangkitan identitas primordial dalam ranah teori demokrasi telah memicu perkembangan diskursus mengenai keterkaitan antara demokrasi dan proporsionalitas keterwakilan primordial dan kelompok minoritas. Salah satunya adalah model demokrasi deliberatif. Konsep demokrasi deliberatif memempatkan masyarakat sebagai subyek bagi pemerintahannya sendiri. Konsep ini mempunyai pemahaman bahwa masyarakat dan pemerintah memiliki hak untuk mengemukakan pandangan yang mendasari pilihan politik secara utuh dan disisi lain memilki hak untuk didengar oleh pemerintah dan kelompok lain. Pemahaman ini pada gilirannya akan mengembangkan sebuah budaya politik yang mengedepankan dialog atau musyawarah meski tidak berarti harus mencapai mufakat.

Sementara itu usulan tentang penyelenggaraan pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang menghormati, mengakui, dan merayakan perbedaan di semua bidang kehidupan, menerapkan persamaan keseimbangan dan HAM, menentang ketidakadilan, diskriminasi, dan menyuarakan nilai-nilai yang membangun keseimbangan, perlu diperhatikan.

Tema-tema cultural, termasuk agama, bahasa, dan kelembagaan local, biasanya menjadi dasar munculnya politik identitas kemudian dibingkai oleh para elite dengan permaina makna, tanda, dan simbul, yang kemudian digunakan untuk mempertahankan atau mewujudkan kepentingannya (termasuk kekuasaan, harta, dan lain-lain). Manipulasi semacam ini terjadi baik pada aras lokal, regional, maupun nasional.

Teritorialisasi identitas merupakan awal dari regruping kultural yang berbasiskan wilayah, dalam prakteknya telah memicu terbentuknya Daerah Otonomi Baru. Kesadaran diri akan keberadaannya di lingkungan manapun yang memang berbeda dan ada (identitas) seringkali menjadi faktor yang lebih menentukan pembentukan Daerah Otonomi Baru katimbang adanya pelayanan publik yang tidak adil ataupun faktor kesejarahan.

Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan identifikasi diri dan askripsi sosial yang sulit dirubah karena mendasarkan diri pada persamaan-persamaan yang bersifat kodrati (given), seperti warna kulit, suku, kasta, asal, dan sampai taraf tertentu agama. Negara, baik pada masa Orde Baru (terutama) maupun sekarang, sering berupaya untuk menghilangkan etnisitas diatas. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah: peniadaan daerah asli, melunturkan keetnisitasan dan penghayatan keagamaan dengan modernisasi, pengaturan agar tidak ada kejumbuhan antara agama dan suku (kasusu Mandar), pemaksaan militer, imunitas aparat pelanggar Ham, dan sentralisasi kekuasaan dan exploitasi SDA yang tidak adil (kasus Aceh). Semua upaya tersebut pada akhirnya justru akan memperkuat gerakan etnis (seperti gerakan putra daerah) untuk merdeka.

Proses-proses rekonsiliasi konflik antara pusat dan daerah (misalnya kasus Aceh) bisa mengalami kegagalan kembali (yang tentu akan memunculkan gerakan separatis kembali) apabila upaya pusat (DPR dan Pemerintah) untuk segera mengeluarkan aturan-aturan dan dukungan institusi yang secara tegas bisa digunakan untuk melaksanakan otonomi khusus tidak kunjung datang. Kondisi yang sudah semakin nyata ini akan semakin gawat ketika sumber daya alam yang dieksploitasi secara tidak adil menjadi habis.

 

Sejak kran kebebasan dibuka di akhir Mei 1998, terjadi banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks politik formal, ruang kebebasan untuk berekspresi muncul secara mengemuka. Ekspresi ideologi yang dimasa rezim Soeharto hampir tidak mendapat tempatnya seolah menemukan arenanya kembali. Bagi sebagian kalangan masyarakat, situasi itu direspon dengan cara mendirikan partai politik. Dalam proses itu, sebagian parpol itu didirikan atas dasar ekspresi dari keragaman identitas keagamaan dan etnisitas.  Hal itu dimaknai sebagai peluang untuk tiket masuk secara legal ke dalam proses politik yang sedang berjalan.

Pada tahun 1999, diadakan Pemilu yang diikuti banyak partai. Dalam Pemilu itu, parpol beridentitas agama dan etnis memperoleh suara yang kecil. Perolehan suara itu memberi tanda penting, bahwa penggunaan identitas agama dan etnis ditingkat nasional, kurang mendapat dukungan dari masyarakat luas. Kondisi serupa juga ditunjukkan pada saat Sidang Umum MPR 2000, yang antara lain membahas tentang Amandemen UUD 1945. Pada masa itu, parpol berbasis agama (Islam), memperjuangan formalisasi syariat Islam di level nasional, melalui pencantuman piagam Jakarta dalam preambule UUD 1945. Melalui tarik ulur dengan kelompok nasionalis, akhirnya upaya itu tidak berhasil diwujudkan.

Meski menemui kegagalan di tingkat nasional, namun keinginan ini tidak sepenuhnya pudar. Mereka seakan menemukan ruangnya lagi seiring dengan hadirnya politik desentralisasi di bawah payung hukum UU 20/1999. Situasi ini memberi peluang baru bagi kalangan ini untuk bisa menunjukkan ekspresi identitas (keagamaan dan etnisitas) melalui perebutan ruang-ruang di tingkat lokal. Salah satu ruang yang di sasar itu adalah perjuangan formalisasi agama (syariah/injili) melalui Perda. Kebanyakan perda itu lahir di daerah-daerah yang penduduknya memeluk agama mayoritas dan mempunyai prinsip keagamaan yang kuat. Setelah desentralisasi sampai sekarang telah lahir sejumlah Perda bernuansa Syariah di aras provinsi, kabupaten dan kota di beberapa daerah. Menurut Yudi Latif, dalam catatannya telah ada (6) di tingkat provinsi, kabupaten (38) dan kota (12).   

            Ada sejumlah alasan yang dimunculkan dalam regulasi itu, antara lain ialah (a) untuk mengembalikan identitas (“otentisitas”) lokal yang di-hilang-kan pada masa Orde Baru, (b) hukum positif dianggap tidak mampu mengatasi problem sosial kemasyarakatan (dekadensi moral privat); (c) desakan anggota parlemen dari parpol Islam seperti PPP dan PBB, serta dari tokoh agama (Islam); (d) memperoleh dukungan dari khalayak publik setempat dengan basis keagamaan.  

Penyusunan regulasi formalisasi agama itu cenderung dilakukan secara elitis dan oligarkis. Dalam arti tanpa melalui proses panjang dan terbuka untuk semua masyarakat, bahkan bagi yang beragama Islam sekalipun, kecuali representasi elit-elit ormas dan pusat keagamaan (Islam) seperti, pesantren MUI, NU, dan Muhammadiyah. Politisasi agama di tingkat lokal, antara lain melalui Perda agama (syariah) itu, disamping memanfaatkan politik desentralisasi, juga banyak didukung oleh posisi lemahnya negara yang juga diperburuk oleh krisis ekonomi.

Tanggapan masyarakat umum terhadap kemunculan PSI-PSI itu cenderung beragam. Di Bukukumba misalnya, ada sebagian pihak yang menyetujui, meski tanpa dilandasi kesadaran kritis. Di Kalsel, ada juga yang beranggapan bahwa PSI memiliki akibat positif bagi masyarakat, yaitu menertibkan dan mendorong orang untuk menjalankan agamanya secara baik. Di sebagian lain, PSI—khususnya Perda Ramadhan—itu dinilai berseberangan dengan kepentingan pedagang (masyarakat ekonomi lokal). Di Banjarmasin, terjadi pro-kontra dalam masyarakat karena sangat mempersulit intregrasi dalam konteks masyarakat yang heterogen.

Terlepas dari perbedaan pandangan itu, kecenderungan formalisasi agama (syariah) dalam beberapa regulasi seperti Perda Syariah, besar kemungkinannya akan menurunkan kualitas demokrasi lokal. Kekhawatiran itu didasarkan pada sejumlah gejala, antara lain:

  • bahwa suara aspirasi rakyat telah dibajak oleh koalisi parlemen dengan eksekutif yang cenderung memasukkan agama ke dalam dan mereduksinya menjadi kepentingan politik jangka pendek (pragmatisme politik).
  • Demokrasi dan ruang-ruang sipil terancam oleh buah dari proses demokrasi itu sendiri.
  • Terjadi kemerosotan kualitas demokrasi lokal, yang ditandai oleh keretakan kohesi sosial para aras komunitas (mengancam pluralisme, dan memunculkan konflik di internal)

Politik identitas (termasuk) dengan mempolitisasi agama dapat dipakai terus-menerus sebagai alat, untuk kepentingan elit dalam berbagai wujud, seperti gagasan-gagasan dalam jangka panjang menengah (simbol kota santri), dan juga dapat berdampak diskriminatif terhadap posisi perempuan. Dalam bagian lain, kebijakan publik dipakai sebagai sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak dan juga melemahkan pihak lain.

Bila ditarik ke belakang, politisasi agama yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah hal yang baru, tapi terkait dengan dinamika kesejarahan Indonesia sejak awal berdiri sampai sekarang. Khususnya terkait dengan perdebatan dalam perumusan konsep kenegaraan di Indonesia, yaitu relasi antara agama dengan negara yang belum selesai. Imajinasi sebagian pihak untuk mendirikan negara Islam pada masa lampau (baik masa pasca kemerdekaan—BPUPKI tahun 1945, Sidang Istimewa MPRS 1968, dan SU MPR 2000—maupun masa kerajaan) seolah hadir kembali dengan kehadiran sejumlah perda syariah di beberapa daerah akhir-akhir ini.

Dalam bagian lain, kemunculannya juga tidak bisa dilepaskan dari adanya intervensi globalisasi. Faktor ini tidak bisa nisbikan perannya, terutama karena globalisasi menyediakan ruang keterbukaan untuk saling berkomunikasi bagi tiga pihak yaitu komunitas global, nation state, dan warga lokal. Dalam situasi sekarang dimana sedang terjadi arena kontestasi antar ideologi dengan berbagai warna—juga soal ekonomi di berbagai level, maka konstruksi identitas tidak kosong dari pengaruh satu sama lain. Terkait dengan soal ini, maka politik identitas berbasis  identitas agama di komunitas lokal, juga bisa dipahami sebagai konsekuensi dari kontestasi di ranah global. Kehadirannya juga banyak didukung oleh posisi negara yang sedang lemah, baik dalam arti politik maupun ekonomi.  

Tindakan kekerasan dikalangan institusi yang berbasis agama (premanisme politik) dapat muncul karena adanya monopoli tafsir ajaran dengan pola biner, pilihan antara kita dan sang lain (the others) oleh para penguasa institusi keagamaan yang bersangkutan. Tindak kekerasan akan terus mengalami akselerasi selama negara lemah dan tidak berani menegakkan hukum atas adanya pelanggaran hukum dan HAM.

Dalam tarikan diantara global dan lokal itu, konstruksi nation state (berdasar Pancasila) yang bisa memayungi keragaman identitas keagamaan dan etnisitas serta mampu memberi jaminan bagi adanya kesetaraan hak dari berbagai identitas itu dan kesejahteraan ekonomi, bisa menjadi modal sosial untuk mengatasi pilihan agama sebagai ideologi berbangsa. Pada konteks ini, sebenarnya agama bisa menyumbang peran yang positif, sebagai pemberi suara profetik bagi kehidupan sosial. Namun hal itu akan tercapai, manakala agama tidak ditekuk untuk kepentingan politik yang sempit. Dalam konteks inilah, adanya kesadaran untuk mau belajar dari pengalaman sejarah masa sebelumnya, baik dari kesalahan di Indonesia maupun sejarah negara lain (misalnya Malaysia), menjadi sesuatu yang perlu dimunculkan.

Dalam lima tahun terakhir ini peta politik keagamaan di Indonesia dan Asia Tenggara diramaikan oleh wacana dan praktik trans national Islamic movement yaitu suatu gerakan tanpa ruang batas kewilayahan mempropmosikan agenda khilafah islamiah dan romantisme kejayaan Islam,m termasuk semangat membumikan dan penegakan syariat Islam. Tidak heran kemudian muncul dugaan bahwa terorisme, radikalisme, dan fundamentalis dihubungkan ke peta gerakan politik keagamaan ini. Fenomena trans national Islamic movement ini diilhami oleh ide-ide Pan idealisme dan Wahabisme yang sebagian idenya diadopsi secara mentah-mentah  oleh beberapa aliran pilitik kepartaian meskipun masih secara sembunyi-sembunyi.

Ditengah ramainya kontestasi politik trans national Islamic movement, musuh Wahabisme yaitu Syiah bekerja secara konsisten dan terorganisir. Dalam perkembangannya jaringan pengikut Syiah di Indonesai telah menjadi kekuatan baru yang perlu dipertimbangkan dalam gerakan sosial keagamaan di Indonesia. Bahkan Syiah (terlepas dari pengelompokan yang ada) telah menjadi incaran partai-partai politik besar yang akan memanfaatkan identitas keagamaan ini untuk memperoleh dukungan massa.. Tetapi sebagai kelompok keagamaan minoritas, Syiah juga tidak terlepas dari ”ancaman” dari kelompok Islam mainstram. Semua tawaran dan ancaman ditolak dengan budaya politik identitas taqiyah yang berarti menyembunyikan sesuatu dengan berpura-pura.  Politik identitas syiah sebagai kelompok minoritas dilakukan secara taqiyah yaitu upaya menyembunyikan agamanya atau beberapa praktek keagamaan tertentu  dalam keadaan yang mungkin atau pasti menimbulkan bahaya sebagai akibat dari orang-orang yang menentang agamanya.Selanjutnya taqiyah ini dikembangkan sebagai sikap hidup penganut Syiah dalam menjaga eksistensinya. Kuatnya jaringan dengan cara kerja yang terorginisir menjadikan Syiah  sebagai kekuatan yang mampu menjadi bandul kekuatan penyeimbang gerakan trans national Islamic movement.

Orientasi agama yang berlebihan di bidang politik praktis, seperti Pilkada, dari para pemimpin umat seringkali menjebak para pemimpin umat menjadi lebih elitis dan bisa kehilangan kharisnma dan dukungannya. Sebaiknya para elite ekonomi (etnis Cina misalnya) yang kemudian menggunakan basis agama di dalam politik praktis, seringkali menjadikan mereka lebih bisa diterima di kalangan pelaku ekonomi dan sosial yang sering berhubungan dengan mereka.

Posisi perempuan dalam era otonomi daerah masih tetap ketinggal karena adanya menguatnya politik identitas yang kenthal diwarnai oleh budaya patriarkhi, seperti: adanya membatasi peran publik perempuan; adanya pembesaran perbedaan (gender bias), merebaknya kekerasan, dan pembenaran kelompok sendiri (laki-laki).

 

            Etnisitas semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika politik lokal di Indonesia seiring dengan penerapan sistem desentralisasi pasca tumbangnya Orde Baru Tahun 1998. Dalam perkembangan di Indonesia etnisitas talah mengalami proses pemanipulasian oleh elite dan dijadikan instrumen perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di tingkat lokal terutama pada masyarakat dimana sistem primordial etnis masih kuat berpengaruh, identitas etnis masih menjadi daya tawar yang menarik.

            Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal  telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal. Menguatnya isu etinisitas ini dilakukan oleh elite antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu etnis yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan etnis lain sehingga mampu membangkitkan sentimen antar etnis di suatu daerah. Kasus tuntutan pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa dan tuntutan pemekaran Propinsi Cirebon – Pantura memberi gambaran adanya upaya penggarapan dukungan massa dengan menjadikan etnisitas sebagai alat propaganda politik. Perasaaan ketidakadilan dalam perlakukan terurtama telah terjadinya kesenjangan dalam pembangunan dan dominasi oleh satu elite terhadap elite yang melahirkan perasaan terpinggir merupakan kondisi-kondisi yang dimainkan oleh elite untuk menguatkan  sentimen antar etnis. Ketertinggalan dalam pembangunan dan dibangkitkannya ingatan kolektif telah menjadi pendorong upaya pengkonsilidasian etnis untuk mempertahankan eksistensinya melalu gerakan-gerakan politik yang dipilihnya antara lain dengan tuntutan pemekaran daerah.

            Mengedepankan politik etnisitas sebagai alat negosiasi politik, bagi elite ternyata masih dianggap sebagai sarana efektif untuk merealisasikan tujuan politiknya tetapi di sisi lain upaya itu ternyata bisa menimbulkan dampak negatif berupa lahir dan tumbuhnya benih-benih konflik horizontal antar etnis yang justru menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan.

            Politik etnisitas tenyata tidak hanya menjadi alat bagi elite untuk merealisasikan ambisi politiknya tetapi dalam sejarahnya politik etnisitas di Indonesia telah dijadikan sebagai alat pengendalian oleh negara. Negara melalui kebijakan-kebijakannya telah membentuk stratifikasi berdasarkan etnis. Demikian juga di Amerika Serikat, alasan politik dan ekonomi telah banyak mempengaruhi stratifikasi berdasarkan ras serta kebijakan keimigrasian di Amerika. Adanya stratifikasi berdasar etnis di masyarakat baik di Amerika maupun Indonesia dari sejarahnya ternyata bukan lahir dari masyarakat itu sendiri tetapi sebagai akibat dari kebijakan negara melalui produk-produk hukumnya. Pembedaan perlakuan (diskriminasi) oleh negara bedasarkan etnis ini telah menjadi pemicu lahirnya benih-benih ketidakadilan bagi etnis ”marginal” yang potensial menimbulkan konflik. Pemberian stempel yang berbeda oleh negara kepada suatu etnis tidak lepas dari perjalanan sejarah yang panjang.

Sejarah kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia di masa lalu telah mewarnai perlakuan diskriminasi pemerintah sekarang terhadap etnis terutama etnis ”pendatang”. Etnis Arab di Indonesia sedikit mengalami perlakuan yang ”lebih” baik dalam politik kewarganegaraan maupun dalam bidang politik  dibandingkan etnis Cina. Pembatasan-pembatasan ruang gerak terutama di bidang politik dan budaya dialami etnis Cina di Indonesia terutama pada masa Orde Baru. Cina dipandang sebagai ancaman bagi eksistensi etnis ”pribumi” baik secara politik maupun ekonomi karena karakter Cina sebagai pekerja keras, ulet, dan tidak mudah patah semangat. Oleh karena itu Cina dipandang perlu dikendalikan secara lebih ketat daripada Arab yang relatif dipandang tidak cukup ”berbahaya”. Bahkan di ruang politik etnis Arab ini telah diterima oleh masyarakat Indonesia untuk menduduki jabatan publik mulai sebagai anggota DPRD maupun kepala daerah.  

Di aras lokal ketegangan dalam satu etnis juga sangat terasa terutama bila dikaitkan dengan kasta. Para sudra yang dibali berada pada posisi terpinggirkan baik dalam aspek ekonomi dan kekausaan, dapat menemukan identitas kesudraannya yang secara ekonomi tidak perlu berada dibawah kasta yang lebih tinggi dengan malakukan kerja keras dan transmigrasi. Perkembangan ekonomi para sudra selain dapat melepas kesudraan di bidang ekonomi nampaknya juga mulai merambah kepada derajad kesudraan yang relatif lebih tinggi dengan adanya pemangku-pemangku adat dari kasta terendah ini.

 

Fenomena menarik dalam perkembangan dinamika sosial politik lokal di Indonesia adalah telah terjadinya kebangkitan atau pengkodifikasian identitas (wong asli Jogja dihadapkan dengan pendatang) yang selama ini tidak pernah keluar sebagai persoalan pada masyarakat yang sudah mengalami proses metropolitanisasi dalam konteks kebudayaan dan demokgrafis. Dimunculkannya kelompok identitas yang seolah-olah bersifat konfliktual terjadi dalam. Politik identitas dalam kasus sistem penentuan Gubernur/Wakil Gubernur DIY telah mempertentangkan dan bahkan mereproduksi identitas pendatang dengan wong asli Jogja menjadi dua kutub ekstrim. Perkembangannya adalah reproduksi wacana yang terus menerus tentang pertentangan antara dua kubu berdasar identitas oleh elite. Pengkubuan semakin kental dan tidak hanya pada tataran ide, tetapi telah berkembang pada pengidentifikasian berbasis identitas yang semakin solid, yaitu antara orang asli Jogja dan bukan asli Jogja (pendatang) dengan karakter yang berbeda.

            Perbedaan  pandangan politik berpangkal pada substansi pandangan politik yang berbasis pendekatan historical institualism yang menghasilkan linkage yang kuat antara kerajaan dan masyarakat dengan pendekatan yang berangkat dari keyakinan ideologis akan pentingnya mengintrodusir demokrasi dalam tata pemerintahan dan politik di DIY. Untuk memperkuat pertarungan wacana ada kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal  yang dijelmakan menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elite yang diharapkan mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal.

Semakin kuat globalisasi, metropolitanisasi, dan modernisasi semakin kuat pula pencarian identitas aslinya. Di sini negara bangsa harus dipahami sebagai sesuatu yang baru, yang diletakkan diatas identitas suku yang sudah mapan. Oleh sebab itu negara bangsa harus tetap memperhatikan kebhinekaan identiutas tanpa harus berusaha mengilangkan atau menyeragamkannya.

            Kasus di masyarakat Sumatera Barat yang menolak ekskusi 33 mantan anggota DPRD karena korupsi membuktikan bahwa politik identitas dapat mengaburkan fungsi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Identitas dengan emmanfaatkan simbul adat dan agama oleh seorang elit telah mengeliminir kekuatan hukum sebagai panglima menciptakan keadilan. Identitas telah dipolitisasi oleh elite untuk membentengi diri dari tindakan hukum sehingga berakibat buruk bagi perkembangan demokrasi di masa yang akan datang.

            Menguatnya identitas  Minang semakin besar semenjak era reformasi otonomi daerah. Ada tiga sumber kakuatan etinis yang diangggap dominan yaitu agama, suku, dan adat. Tiga kekuatan etnisitas tersebut kemudian menjadi rebutan untuk menguatkan posisinya dengan berbagai macam ritual.  Pada akhirnya tiga kekuatan yang menempel pada elite. Kekuatan dari ketiga aspek identitas tersebut seringkali dieksploitasi oleh elite untuk kekuasaan dan keuntungan dirinya. Demokratisasi akan berjalan baik sangat tergantung dari elite yang bermain. Permasalahannya elite seringkali merekayasa (memanipulasi) identitas yang kuat untuk kepentingan sendiri. Dengan cara ini proses demokratisasi menjadi rusak. Bagimana kebanggaan identitas yang kuat harus dimaknai bahwa kuatnya ingroup harus tidak menindas outgroup. Hanya dengan cara itu maka demokratisasi dapat berjalan baik. Identitas yang kuat disatu pihak bisa menjadi penyatu dari sejumlah perbedaan, namun dilain pihak juga bisa memperlemah proses demokratisasi.

            Politik identitas juga dikonstruksi dalam proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik  untuk memobilisasi dukungan massa. Penguatan identitas diri dari seorang pasangan calon dilakukan dengan membangun identitas diri secara intens di masyarakat. Politik identitas yang berangkat dari base on identity dan base on interest dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Perkembangnan politik identitas saat ini telah mengalami pencerabutan makna identitas sesungguhnya karena identitas diproduksi  bukan untuk kepentingan identitas itu sendiri tetapi lebih untuk kepentingan elite yang memproduksinya.

Identitas dapat dikonstruksi tidak hanya berdasarkan pada kaidah-kaidah askriptif saja, tetapi juga bisa mendasarkan diri pada kebutuhan. Yang penting  proses konstruksi identitas dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dan sistematis, langsung ke rakyat, lewat bermacam-macam

 

            Perubahan konstelasi politik telah membuka ruang yang lebih lebar untuk memperjuangkan kepentingan. Pada situasi ini primordialisme tidak lagi dilihat sebagai sesuatu hal yang harus ditinggalkan, namun justru dirasa efektif untuk digunakan sebagai symbol dan bahasa politik guna meraih legistimasi dan simpati dalam proses meraih kekuasaan. Kontestasi yang ditunjukkan dalam Pilkada Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, memberi ilustrasi bagaimana para elit memanfaatkan sentiment etnis, agama, dan asal-usul para calon sebagai strategi meraih dukungan. Bagi konstituen strategi tersebut dianggap sebagai suatu yang wajar atau bahkan sebagai keharusan. Meski demikian. dalam konteks demokratisasi pilihan permainan politik identitas itu dapat mengundang pertanyaan lebih lanjut. Yaitu, apakah mereka yang akan mengatur kehidupan Negara dan masyarakat adalah orang-orang yang didukung konstituensi yang luas, ataukah mereka yang memiliki kemampuan bekerja yang baik, dengan dukungan integritas yang dapat diandalkan.

            Sementara itu perubahan konstelasi politik juga dapat melahirkan situasi serba tidak pasti dan meluasnya kekhawatiran. Contoh kasus Maluku memberi gambaran bagaimana meluasnya kekhawatiran, yang dimunculkan oleh perubahan konstelasi politik, yang dirasakan baik oleh kelompok yang selama ini diuntungkan oleh rezim penguasa Orde Baru (kalangan Islam) ; maupun mereka yang melakukan perlawanan dan berupaya merebut kembali hak-hak istimewa yang selama ini hilang (kalangan Kristen). Pada akhirnya situasi tersebut memicu pertentangan yang didasari oleh kepentingan primordial. Di Maluku, sentimen primordial sangat terbuka untuk dipolitisasi oleh siapapun tergantung konteks kepentingan orang atau kelompok orang. Hal ini dimungkinkan karena sejarah panjang di wilayah ini telah menciptakan struktur social budaya dan politik ke dalam ruang-ruang primordial yang tersekat secara tegas. Selain itu tampaknya konflik yang pernah terjadi telah memberi pelajaran bagi masyarakat Maluku. Temuan penelitian di Desa Wayame, Ambon menunjukkan adanya proses de-teritorialisasi agama untuk membentuk wilayah bonding social capital yang baru berdasarkan territorial desa tanpa menghilangkan realitas kemajemukan.

 

 

Salatiga, 17 Juli 2008.

 

 

 

Team Perumus Kesimpulan

SI IX.

Pemutakhiran Terakhir ( Friday, 25 July 2008 )
 
< Sebelumnya
.

Publikasi

Polling

Darimana anda mengetahui tentang Percik ?
 
© 2014 kampoeng percik
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.